Pandangan Kaum Muda Terhadap Pilkada Serentak 2018-2019

Oleh
Arifudin (Sekretaris Umum IMM Komisariat FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang akan diselenggarakan secara serentak pada 2018/2019 mendatang, tentunya menjadi sebuahmoment (kesempatan) yang tepat bagi seluruh masyarakat untuk menentukan dan memilih pasangan bakal calon (balon) kandidat secara tepat sesuai hati nuraninya masing-masing. Artinya bahwa pasangan balon kandidat yang dipilihnya itu benar-benar berjiwa membangun daerah dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Yakni ke arah perubahan yang lebih maju dari periode-periode sebelumnya.

Untuk menyemarakkan pilkada serentak itu, tak sedikit pasangan balon kandidat yang beramai-ramai memperebutkan partai politik (parpol) yang bakal menjadi sebuah wadah yang akan mengusungnya dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan nanti. Dan tak sedikit harta dan uang yang dikorbankan para balon kandidat untuk meperebutkan parpol sebagai pengusungnya.

Tak jarang para kandidat juga melakukan money politic untuk merangkul massa sebagai pendukungnya dengan cara memberi bantuan kepada lembaga-lembaga tertentu menjelang pilkada, misalnya lembaga agama. Selain itu mereka (para kandidat) juga melakukan pendekatan lewat entitas (kesamaan) ras, agama, suku, maupun wilayah. Inilah yang sering terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya.

Tak jarang pula masyarakat lebih memilih pasangan balon berdasarkan kesamaan ras, agama, suku dan wilayah. Lebih buruknya lagi, para pasangan balon kandidat mengondisikan para pemuda dengan membelikan minuman keras (miras) untuk melakukan tindakan-tindakan anarkhis saat hari pemungutan suara berlangsung. Permainan politik yang tidak sehat ini selalu saja menciptakan konflik bahkan kericuhan di berbagai TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Kondisi ini mewarnai dinamika politik di beberapa daerah di Indonesia yang akan melakukan pilkada serentak. Walau parpol bertujuan untuk merebut dan menguasai kedudukan politik, sudah sepantasnya parpol menjadi mitra masyarakat dengan menjadi sarana sosialisasi politik dan pengatur konflik. Setidaknya parpol juga melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan untuk merangkul masyarakat.

Contohnya dalam pilkada periode lalu, di kabupaten menuai konflik akibat tidak adanya peran parpol dalam melakukan komunikasi politik. Hal yang sangat mengherankan adalah molornya proses pembentukan sebuah kabupaten definitif yang memakan waktu 5 tahun.

Padahal semestinya hanya diberikan waktu setahun untuk mempersiapkan pembentukan sebuah kabupaten definitif melalui proses pemilihan kepala daerah. Patutlah kita bertanya ada apa dibalik itu? Jelas dalam proses pilkada pun para elit lokal memainkan peranannya untuk meloloskan kepentingannya masing-masing. Disini pula mereka melakukan money politics yang seharusnya tak perlu mereka lakukan.

Akibat adanya money politics terjadilah persaingan tak sehat antar para kandidat. Masing-masing kandidat menunjukkan ambisi untuk menjadi bupati, tanpa memaklumi kekalahannya masing-masing dalam pesta demokrasi yang telah berlangsung. Lalu dimana letak nilai demokrasi diterapkan?

Alangkah baiknya para pasangan balon kandidat mesti rela menerima kekalahannya dalam proses pesta demokrasi, tanpa mencari alasan untuk menjatuhkan para kandidat yang lainnya.

Menurut pandangan kaum muda, selama periode yang berlalu, pembangunan tidak berjalan maju sebab tidak ada komitmen dan kompromi antar para stakeholder untuk membangun kabupaten yang setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya (walau kabupaten ini baru berumur jagung).

Karena tidak ada komitmen dan kompromi bersama, maka para stakeholder berjalan masing-masing alias mengejar kepentingannya sendiri. Disinilah muncul kecolongan untuk bersatu membangun daerah. Yang ada hanyalah saling menjatuhkan, menganggap dirinya lebih hebat dari yang lainnya.

Dari kecolongan itulah mengakibatkan pembangunan di segala bidang terbengkalai. Ketika beberapa mahasiswa meminta dana bantuan, para pejabat seringkali mengatakan: dana pendidikan tidak ada, sementara belum jadi kabupaten definitif. Ada masyarakat yang mati di tengah jalan ketika keluarganya berjalan kaki membawa orang sakit itu ke rumah sakit sebab tidak ada jalan raya yang mengitari seluruh pelosok lembah daerah.

Pembangunan tidak bergerak maju sebab tidak ada kesepakatan antara para stakeholder dan masyarakat. Pemerintah mempertahankan pendapatnya sendiri, sementara masyarakat pun mempertahankan pendapatnya. Nah, disinilah terjadi jurang pemisah antara mereka sebab tidak ada kesepakatan lebih lanjut.

Misalnya, ketika pemerintah hendak membuat jalan, masyarakat meminta sejumlah uang (uang permisi menurut versi masyarakat), akhirnya proyek pembuatan jalan itu tidak dilanjutkan. Seharusnya, pemerintah dan masyarakat duduk bersama, saling memberi pemahaman dan mengambil beberapa kesepakatan bersama sebagai pondasi untuk memajukan daerah.

Melihat carut-marutnya kondisi kepemimpinan daerah yang akan berlalu, sebagian kaum muda berpendapat bahwa pemimpin daerah yang bakal terpilih nanti lebih baik dari kalangan orang muda. Karena menurut penilaian mereka, kalangan orang tua tak mampu membangun daerah. Mereka berkeyakinan penuh, daerah akan maju jika dipimpin oleh kaum muda.

Di beberapa media sosial maupun diskusi-diskusi lepas, kaum muda berpendapat agar saatnya orang muda harus menjadi pemimpin daerah untuk membangun daerah. Oleh sebabnya, banyak pasangan balon kandidat dari kalangan muda berancang-ancang untuk mengikuti pesta demokrasi 2018/2019 mendatang dengan motivasinya masing-masing.

Pandangan dan pendapat kalangan muda terhadap pilkada serentak 2018/2019 ini ada benarnya, jika kalangan muda yang nantinya akan terpilih itu mampu membawa daerah kepada suatu perubahan yang maju (bukan mundur) dari berbagai sektor pembangunan yang ada – yang tentunya ditangani secara serius. Dan ada salah juga jika kandidat dari kaum muda yang akan terpilih itu menyimpang dari pandangan dan pendapat yang belakangan ini diwacanakan dalam berbagai media sosial maupun diskusi-diskusi lepas.

Intinya, menurut pandangan kaum muda, kepemimpinan kaum tua pada periode mendatang tak akan membangun daerah seperti periode sebelumnya. Sebab menurut mereka, kaum tua akan lebih berorientasi untuk mengumpulkan harta sebagai bekal di hari tuanya kelak. Maka menurut mereka, pemimpin kaum muda merupakan agen perubahan.(*)