Aksi damai ini mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Bursel La Hamidi bersama Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily, Plt Sekretaris Daerah Hadi Longa, Plt Asisten I Setda Bursel, serta Kapolres Bursel AKBP Andi Parningotan Lorena turun langsung menemui massa aksi.
"Saya menerima poin tuntutan aksi ini dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat," tegas La Hamidi saat menerima dokumen tuntutan dari Ketua DPD KNPI Bursel, Ujianudin Temarwut.
Aliansi OKP Cipayung yang tergabung dalam aksi ini terdiri dari SEMMI, GMNI, GMPRI, DPD KNPI, IMM, PMII, dan GPI Bursel. Mereka melakukan orasi secara bergantian, pertama di halaman kantor DPRD Bursel, lalu bergerak menuju Kantor Bupati untuk menyerahkan tuntutan secara resmi.
### Delapan Poin Tuntutan Aksi Damai
1. Meminta Presiden RI melakukan reformasi di tubuh Polri.
2. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
3. Mendesak Kapolri segera membebaskan demonstran yang ditahan pihak kepolisian.
4. Mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembuktian Terbalik.
5. Menolak kebijakan kenaikan pajak.
6. Mendesak pemerintah menstabilkan harga pangan nasional hingga ke daerah.
7. Mendesak perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Maluku.
8. Meminta percepatan perbaikan jaringan telekomunikasi di Maluku, khususnya di Kabupaten Bursel.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan seruan bersama antara Pemkab, Kapolres, dan massa aksi untuk menjaga kedamaian di Maluku, khususnya di Bursel.
"Maluku harus biking bae (berbuat baik), basudara harus biking bae," seru mereka bersama-sama.
Pantauan di lapangan, aksi mendapat pengawalan ketat dari TNI dan Polri di bawah komando Kapolres Bursel. Meski sempat terjadi pembakaran ban di halaman kantor DPRD, aksi tetap berlangsung damai dan tertib, mencerminkan komitmen masyarakat Bursel untuk tetap bersatu dalam menjaga kedamaian di negeri Lolik Lalen Fedak Fena.
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment