Di Tengah Tekanan Fiskal dan Sorotan Publik, Bupati Buru Selatan Tetap Komitmen Pastikan Hak PPPK Paruh Waktu Dibayarkan

Ilustrasi
Namrole – Di tengah sorotan publik dan beragam narasi yang berkembang di media sosial terkait pembayaran gaji PPPK paruh waktu, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menegaskan bahwa hak para pegawai tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Situasi yang terjadi saat ini disebut bukan bentuk pengabaian tanggung jawab, melainkan konsekuensi dari upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Sejumlah informasi yang beredar belakangan dinilai perlu diluruskan agar tidak memunculkan persepsi yang keliru terhadap kepemimpinan Bupati Buru Selatan maupun kebijakan pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan, Rahmat Dasuki, melalui pesan WhatsApp, Jumat (22/5/2026), menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di bawah kepemimpinan Bupati tetap memiliki komitmen penuh untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji PPPK paruh waktu.

Menurutnya, mekanisme pembayaran PPPK paruh waktu memang berbeda dengan PPPK penuh waktu yang penggajiannya tersedia secara rutin setiap bulan. Di sisi lain, kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah melakukan pengelolaan arus kas secara cermat agar seluruh program dan kebutuhan prioritas masyarakat dapat berjalan beriringan.

"Pemerintah daerah tetap memiliki komitmen untuk membayarkan gaji PPPK paruh waktu. Hanya saja, saat ini diperlukan penyesuaian waktu pembayaran karena kondisi kemampuan keuangan daerah yang harus dikelola secara seimbang," jelas Rahmat.

Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keterlambatan yang terjadi bukan disebabkan pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab atau mengabaikan hak pegawai. Sebaliknya, langkah yang ditempuh merupakan bagian dari kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah agar pelayanan publik tetap berjalan dan seluruh kewajiban daerah dapat dipenuhi secara bertahap.

Di bawah kepemimpinan Bupati Buru Selatan, pemerintah daerah disebut tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai dengan keberlangsungan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Sebab, selain penggajian, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan daerah, dan belanja prioritas lainnya.

Rahmat juga mengajak seluruh pihak agar menyikapi persoalan tersebut secara objektif dan tidak membangun opini yang justru memperkeruh situasi.

"Kami berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan, termasuk kepada pimpinan daerah. Saat ini pemerintah daerah sedang berupaya mencari solusi terbaik agar seluruh kewajiban dapat diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan kas daerah," tambahnya.

Di tengah tantangan fiskal yang sedang dihadapi, Pemkab Buru Selatan menegaskan bahwa komitmen Bupati terhadap kesejahteraan pegawai tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah. Karena itu, berbagai langkah koordinasi dan penyesuaian terus dilakukan agar pembayaran PPPK paruh waktu dapat tetap berjalan sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah daerah menilai bahwa kritik merupakan bagian dari dinamika publik. Namun, di saat yang sama, masyarakat juga diharapkan dapat melihat persoalan secara utuh agar tidak muncul penilaian yang seolah-olah menyudutkan pemerintah tanpa memahami kondisi riil yang sedang dihadapi daerah. (KT/04)