Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Buru Selatan itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Umasangaji dan dihadiri Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Prof. Ali Awan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rachamad Dasuki, SE., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Majid Latuconsina, SE., serta jajaran TAPD lainnya.
Dalam sambutannya, Ahmad Umasangaji menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia berharap setiap masukan yang disampaikan anggota DPRD dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sesi pembahasan, anggota DPRD Bernadus Waemese menyoroti pentingnya Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis APBD sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, laporan tersebut harus disusun secara komprehensif sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja pemerintah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pada semester berikutnya.
Sorotan juga datang dari anggota DPRD Abdul Gani Rahwarin yang meminta Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji tenaga outsourcing di RSUD dr. Salim Alkatiri.
"Tenaga outsourcing juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, pembayaran gaji mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah," tegas Abdul Gani.
Sementara itu, anggota DPRD Abdurahman Souwakil mengingatkan bahwa saat ini masyarakat tengah menghadapi pembayaran uang semester dan persiapan memasuki tahun ajaran baru. Ia berharap program beasiswa yang telah dialokasikan dalam APBD dapat segera direalisasikan agar benar-benar membantu pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan.
Perhatian terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara juga disampaikan anggota DPRD Basir Solissa. Ia mempertanyakan kepastian pembayaran gaji ke-13 bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Menurutnya, gaji ke-13 sangat dibutuhkan ASN untuk membantu memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka yang bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
"Kami berharap pembayaran gaji ke-13 dapat segera direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua TAPD Prof. Ali Awan bersama jajaran memaparkan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta langkah-langkah yang sedang ditempuh pemerintah untuk memenuhi berbagai kewajiban keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan mengedepankan dialog terbuka antara legislatif dan eksekutif. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan mampu mendorong percepatan pembayaran hak tenaga outsourcing, realisasi program beasiswa pendidikan, pembayaran gaji ke-13 ASN, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Buru Selatan kembali menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Buru Selatan.
(Sumber: DPRD Kabupaten Buru Selatan)
0 Comments