Tak ingin bergerak setelah bencana terjadi, Pemkab Bursel memilih memperkuat kesiapsiagaan sejak dini dengan melibatkan seluruh kekuatan lintas sektor.
Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Pagi Bersama Kesiapsiagaan Karhutla di halaman Kantor Bupati Buru Selatan, Jumat (28/8/2026).
Apel yang dimulai pukul 08.00 WIT itu melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, instansi vertikal, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Buru Selatan, Prof. Ali Awan, mengatakan kesiapsiagaan tidak boleh dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, kondisi musim kemarau harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Ini salah satunya terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sementara ini menjadi isu di Indonesia, termasuk di Maluku. Karena itu, harus ada kesiapsiagaan bencana secara nasional, termasuk di provinsi dan Kabupaten Buru Selatan,” ujar Ali Awan kepada wartawan.
Bursel Segera Bentuk Satgas Karhutla
Ali Awan menegaskan, apel tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh unsur yang memiliki peran dalam penanganan Karhutla sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, Pemkab Bursel dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla melalui Surat Keputusan (SK).
“Dari sekarang kita sudah harus siaga. Nantinya kita akan membuat Surat Keputusan Satgas untuk menghadapi bencana ini,” tegasnya.
Satgas tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dan lahan.
Menurut Ali Awan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena kondisi geografis Buru Selatan memiliki kawasan hutan yang luas. Selain itu, akses menuju sejumlah wilayah juga menjadi tantangan tersendiri apabila terjadi kebakaran.
“Ini membutuhkan kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri,” menjadi prinsip yang ditekankan dalam upaya menghadapi ancaman Karhutla tersebut.
Kendaraan Tangki Disiapkan, Kecepatan Jadi Kunci
Tak hanya personel, Pemkab Bursel juga mulai memetakan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pemadaman.
Koordinasi akan dilakukan dengan berbagai instansi yang memiliki fasilitas pendukung, termasuk unsur pemadam kebakaran, TNI-Polri, instansi vertikal hingga pihak swasta.
“Kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi vertikal. Mereka memiliki fasilitas pemadam kebakaran. TNI-Polri juga memiliki sarana pendukung. Termasuk pihak Pertamina dengan kendaraan tangkinya. Semua ini harus kita siapkan untuk menghadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan,” jelasnya.
Ali Awan menilai kecepatan respons menjadi salah satu faktor penting dalam menangani Karhutla.
Karena itu, mekanisme komunikasi hingga pengerahan kendaraan tangki dan fasilitas pemadam harus disiapkan sejak awal. Ketika terjadi kebakaran, seluruh unsur diharapkan tidak lagi sibuk mencari siapa yang harus dihubungi.
Wakapolres: Jangan Tunggu Api Membesar
Sementara itu, Wakapolres Buru Selatan Kompol Syarifuddin menegaskan bahwa ancaman Karhutla harus dihadapi dengan kesiapan bersama.
Menurutnya, perubahan iklim dan musim kemarau berkepanjangan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran serta memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Ini merupakan instruksi dari Bapak Presiden berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang mungkin kita rasakan sampai saat ini. Karena itu, kita semua harus meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Syarifuddin dalam arahannya.
Ia meminta seluruh instansi terkait menyusun pola penanganan yang terintegrasi, termasuk sektor kesehatan, kebencanaan, sosial, pemadam kebakaran dan unsur teknis lainnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesiapan kendaraan tangki air yang dapat dikerahkan dengan cepat apabila dibutuhkan.
Menurut Syarifuddin, harus ada mekanisme yang jelas mengenai siapa yang bertugas menghubungi pemilik atau operator kendaraan tangki, bagaimana kendaraan dikerahkan, serta jalur mana yang digunakan menuju lokasi kebakaran.
“Penanganan bencana itu adalah kecepatan. Ketika ada kejadian, jangan lagi kita mencari siapa yang harus menghubungi dan bagaimana kendaraan digerakkan. Semuanya harus sudah diatur, sehingga ketika terjadi masalah bisa langsung bergerak,” tegasnya.
Kesiapsiagaan Jadi Benteng Pertama
Hasil apel kesiapsiagaan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dan pembahasan teknis antarinstansi.
Pemkab Bursel berharap pembentukan Satgas Karhutla dapat memperkuat sistem pencegahan sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Dengan melibatkan pemerintah hingga tingkat desa, aparat keamanan, instansi teknis, tokoh adat dan masyarakat, pemerintah daerah ingin memastikan ancaman Karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Sebab, bagi Pemkab Bursel, mencegah jauh lebih baik daripada menunggu api membesar.
“Kesiapsiagaan bukan menunggu bencana datang, tetapi memastikan seluruh kekuatan sudah siap sebelum bencana terjadi,” tandasnya. (KT/04)
0 Comments