Komponen Pemuda
Nirunmas berdomisili Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku di bawah
kepemimpinan Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua untuk segera
menutup pengoperasian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Yamdena,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Sebab, menurut
mereka, dari pengoperasian HPH telah member dampak negatif kian menyengsarakan
masyarakat setempat dari waktu ke waktu.
Secara khusus Pemuda
Nirunmas mendukung langkah Bupati MTB Petrus Fatlolon menemui Pemerintah Pusat
di Jakarta untuk meminta penutupan pengoperasian HPH Yamdena karena selama
puluhan tahun tak ada pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat
setempat.
“Selama puluhan
tahun beroperasi di Yamdena, kegiatan HPH tidak membawa perubahan positif,
tetapi sebaliknya membawa dampak negatif di bidang sosial, ekonomi, lingkungan
hidup, dan aspek lainnya bagi masyarakat Nirunmas pada khususnya dan penduduk
MTB pada umumnya,’’ tegas Yoseph Batkunde, salah satu komponen pemuda Nirunmas
kepada pers di Ambon, Rabu (11/10).
Batkunde
menguraikan dampak negatif di balik pengoperasian HPH Yamdena, antara lain di
bidang social. Dimana, terjadi perpecahan di di tengah masyarakat Nirunmas
maupun di antara masyarakat Nirunmas dengan warga di kampung-kampung sekitar
karena ada yang mendukung dan ada yang menolak pengoperasian HPH Yamdena.
“Selama HPH Yamdena
beroperasi itu terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat MTB umumnya dan
masyarakat Nirunmas lebih khususnya, sehingga memicu ketidakstabilan di
masyarakat,’’ ulasnya.
Dampak di bidang ekonomi,
lanjut Batkunde, antara lain tidak adanya pembangunan infrastruktur umum,
seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah atau fasilitas air bersih yang
didirikan pengusaha HPH untuk membantu masyarakat Nirunmas.
“Pokoknya tidak ada
bukti pembangunan apa-apa dari pengoperasian HPH Yamdena selama puluhan
tahun,’’ timpalnya miris.
Batkunde prihatin
akibat pengoperasian HPH Yamdena ikut merusak sumber daya alam dan satwa-satwa
setempat punah dan bermigrasi ke hutan pulau-pulau lain di MTB dan Kabupaten
Maluku Barat Daya.
“Selama HPH
beroperasi di Yamdena, ketersediaan kayu dari waktu ke waktu semakin berkurang,
tanah-tanah gundul, debit air berkurang, potensi sumber daya alam mulai kritis,
dan banyak satwa yang punah dan banyak juga yang bermigrasi ke tempat lain,’’
paparnya prihatin.
Allan Batsira,
pemuda Nirunmas lainnya mendesak Pemprov Maluku segera menutup pengoperasian
HPH Yamdena karena sejauh ini tidak ada dampak positif yang dirasakan langsung
masyarakat setempat.
“Justru selama
puluhan tahun sejak HPH Yamdena dioperasikan di sana, masyarakat terus
mengalami dampak negatifnya,’’ tuturnya.
Batsira menuding
Pemprov Maluku terkesan membiarkan pembabatan tak terkendala hutan Pulau
Yamdena melalui kegiatan HPH karena ada keuntungan yang dirasakan langsung pemerintah
dan pengusaha terkait.
“Masalahnya
sederhana saja, yakni jika pemprov Maluku punya kepedulian, mereka pasti
menutup HPH Yamdena karena tak ada dampak positif yang dirasakan masyarakat MTB
umumnya dan masyarakat Nirunmas pada khususnya,’’ tudingnya.
Hal senada juga
dikemukakan pemuda setempat Wemly Luturmas.
“Selaku anak adat
MTB terlebih khusus anak adat Nirunmas, saya mendukung program dan kebijakan
dari hati yang dilakukan Bupati MTB pak Petrus Fatlolon untuk meminta Pempus
menutup HPH Yamdena, karena dampak buruknya sangat dirasakan masyarakat di
sana. Masyarakat sudah sangat menderita dan mengalami kesulitan selama
beroperasinya HPH Yamdena,’’ ungkapnya.
Luturmas mengajak
seluruh komponen masyarakat Nirunmas dan MTB untuk mendukung kebijakan pemkab
setempat menutup pengoperasian HPH Yamdena.
“Ini demi masa
depan anak cucu MTB ke depan. Jadi mari kita bergandeng tangan untuk mendesak
pemprov dan pempus menutup pengoperasian HPH Yamdena,’’ tutupnya. (KT-DS)
0 Comments