Dinkes Bursel Dorong Proyek Fisik Kesehatan ke Pusat, Labkesmas Jadi Prioritas

Namrole - Komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) di bawah kepemimpinan Bupati, La Hamidi dan Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily dalam memperkuat sektor kesehatan terus mendapat perhatian di tingkat pusat. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab Bursel secara aktif memperjuangkan berbagai program pembangunan infrastruktur kesehatan demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan, Yurdin Halibi, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Wakil Bupati Bursel baru saja mengikuti pertemuan strategis dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan pembangunan fisik sektor kesehatan yang diajukan Pemkab Bursel untuk tahun anggaran 2027.

Menurut Yurdin, langkah ini merupakan bagian dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam memastikan pembangunan kesehatan di daerah terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dalam pertemuan itu kami mempresentasikan beberapa usulan perencanaan fisik dari Dinas Kesehatan untuk tahun 2027. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, di bawah arahan Bupati dan Wakil Bupati, untuk terus memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan di Buru Selatan,” ujar Yurdin.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui kementerian terkait akan membuka sejumlah menu program Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di sektor kesehatan. Program tersebut nantinya akan disesuaikan dengan usulan yang telah disampaikan oleh daerah, termasuk Buru Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, tim Bappenas yang membidangi perencanaan kesehatan ibu, Prima Sari Anungputri, menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana membuka sekitar sepuluh menu pekerjaan fisik di sektor kesehatan. Namun rincian program yang akan dibuka masih menunggu keputusan lebih lanjut.

“Meski belum dipastikan jenis programnya, peluang daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran tetap terbuka, apalagi jika usulan yang diajukan dinilai menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.

Yurdin menambahkan, arahan Presiden juga memberikan peluang bagi daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran tambahan apabila kondisi fiskal memungkinkan. Karena itu, Pemkab Bursel terus aktif melakukan koordinasi dan memperjuangkan berbagai usulan pembangunan.

“Proposal yang kami sampaikan sudah diserahkan langsung kepada tim perencanaan Bappenas yang membidangi kesehatan dan selanjutnya akan dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Harapannya, ketika menu program tersebut dibuka, Buru Selatan sudah masuk dalam prioritas,” katanya.

Selain itu, salah satu program yang mendapat perhatian serius adalah pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Kabupaten Buru Selatan. Pembangunan fasilitas ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

“Labkesmas Dinas Kesehatan Buru Selatan sudah direkomendasikan untuk dibangun pada tahun 2026 hingga 2027. Awalnya diusulkan pada 2025 untuk pembangunan 2026, namun sempat terkendala efisiensi anggaran,” ungkap Yurdin.

Meski demikian, setelah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, pembangunan Labkesmas Bursel kini telah masuk dalam prioritas dan terus dibahas melalui berbagai forum koordinasi, termasuk pertemuan daring bersama tim Kemenkes.

Ia pun optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah daerah serta komitmen kuat pimpinan daerah dalam memperjuangkan pembangunan, berbagai usulan tersebut dapat direalisasikan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Buru Selatan.

“Dengan niat baik pemerintah daerah untuk membangun Buru Selatan, kami berharap semua usulan ini dapat disetujui sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” pungkasnya.

Beberapa usulan pembangunan di bidang kesehatan yang disampaikan antara lain:

Pembangunan Labkesmas (Laboratorium Kesehatan Masyarakat).
Pembangunan Gedung Promosi Kesehatan (Promkes).
Pembangunan Gedung PSC 119. Program ini sebenarnya sudah dilaunching pada tahun 2020, namun belum berjalan optimal karena kendala gedung dan kendaraan layanan.
Pembangunan Bank Darah, untuk mengatasi kekurangan pendonor sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan darah saat dibutuhkan.
Pembangunan Rumah Dinas Dokter Spesialis serta rehabilitasi rumah dokter umum.
Pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) di desa yang belum memiliki fasilitas tersebut, yaitu Desa Batu Karang dan Desa Batu Layar, serta rehabilitasi Pustu yang rusak.
Pembangunan dan penyesuaian Puskesmas sesuai standar Permenkes, karena saat ini terdapat sekitar 10 Puskesmas yang belum memenuhi standar.
Pengadaan mobil PSC 119 untuk layanan kegawatdaruratan 24 jam bagi masyarakat.
Pengadaan mobil videotron untuk mendukung penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar informasi kesehatan lebih mudah dipahami.