NAMROLE – Kepedulian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan terhadap keselamatan masyarakat kembali ditunjukkan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang bergerak cepat merespons keluhan warga Desa Waenono, Kecamatan Namrole, terkait abrasi pantai yang kian mengancam rumah-rumah penduduk di kawasan pesisir.
Sejumlah warga yang terdampak bahkan mendatangi langsung Kantor Bupati untuk menyampaikan kondisi memprihatinkan yang mereka alami. Tidak menunggu lama, Bupati La Hamidi bersama warga segera turun ke lokasi guna melihat secara langsung kerusakan pada bibir pantai yang telah menggerus daratan dan mengancam pemukiman masyarakat.
Di lokasi, Bupati langsung meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, Hj. Samsul Sampulawa, untuk mempertemukannya dengan pelaksana lapangan, konsultan pengawas, serta pengawas dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku yang saat ini tengah melaksanakan proyek pembangunan talud dan beton pemecah ombak di Desa Waenono.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Buru Selatan itu menjadi wujud nyata respons pemerintah daerah terhadap keresahan masyarakat yang menghadapi ancaman abrasi, terlebih menjelang puncak musim angin timur yang diperkirakan akan membawa gelombang laut lebih besar dalam beberapa bulan mendatang.
"Beberapa jam yang lalu kami didatangi keluarga masyarakat Desa Waenono yang terdampak bencana. Kalau dilihat secara kasat mata, kondisi rumah warga yang berada di tepian pantai ini sangat memprihatinkan. Bisa saja pada musim timur ini rumah-rumah tersebut roboh jika tidak segera ditangani," kata Bupati La Hamidi kepada awak media.
Menurutnya, momentum pelaksanaan proyek talud dan pemecah ombak oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku harus dimanfaatkan secara maksimal dengan mengutamakan titik-titik yang paling rawan agar dampak abrasi tidak semakin meluas.
"Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai agar pelaksanaan pekerjaan lebih difokuskan pada kawasan yang sangat kritis dan rawan. Sehingga masyarakat bisa lebih tenang menghadapi musim ombak timur yang saat ini baru memasuki tahap awal dan diperkirakan beberapa bulan ke depan akan lebih besar lagi," ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari respon cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
"Ini bentuk respon cepat kami atas keluhan masyarakat. Kami telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan meminta agar pekerjaan talud dan pemecah ombak difokuskan pada spot-spot yang sudah sangat rawan dan berpotensi menghancurkan rumah warga," tegasnya.
Dalam pertemuan bersama pelaksana proyek, Bupati secara khusus meminta agar pekerjaan diawali dari titik-titik yang telah mengalami kerusakan paling parah dan masuk kategori darurat.
"Kita minta mereka agar lokasi pekerjaan difokuskan ke titik atau spot-spot yang sudah rawan dan emergency," terangnya.
Sementara itu, Tim Leader sekaligus Konsultan Pengawas proyek, Winarto, menjelaskan bahwa pembangunan talud dan pemecah ombak yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai Provinsi Maluku seluruhnya berada di Desa Waenono dengan total panjang penanganan mencapai 200 meter.
Ia mengungkapkan, pekerjaan yang dimulai sejak 12 Maret 2026 tersebut memiliki masa kontrak sekitar 293 hari dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
"Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 30 persen. Kami optimistis proyek ini dapat selesai tepat waktu. Bahkan bila diperlukan kami bekerja pada malam hari karena kondisi pasang laut pada siang hari cukup menyulitkan pekerjaan," ungkap Winarto.
Menanggapi permintaan Bupati agar pekerjaan lebih dahulu difokuskan pada titik-titik yang paling kritis, Winarto menyatakan pihaknya akan segera menyampaikan usulan tersebut kepada pimpinan Balai Wilayah Sungai.
"Kalau melihat kondisi di lapangan, lokasi yang diusulkan Pak Bupati memang harus segera ditangani. Apa yang menjadi permintaan beliau akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.
Ia menambahkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya telah meninjau lokasi tersebut dan melaporkannya kepada pimpinan.
"PPK juga sudah melihat lokasi ini dan telah melaporkannya kepada pimpinan. Namun karena pimpinan masih memiliki sejumlah agenda, kami masih menunggu arahan lebih lanjut," jelasnya.
Hal senada disampaikan Pengawas dari Balai Wilayah Sungai selaku Direksi Supervisi, Benjamin. Menurutnya, arahan Bupati agar pekerjaan dimulai dari lokasi yang telah mengalami kerusakan berat akan menjadi perhatian pihaknya dalam pelaksanaan proyek.
Kunjungan lapangan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan Prof. Ali Awan, Kepala Dinas PU Hj. Samsul Sampulawa beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan Momin Tamanusa, Sekretaris BPBD Melkior Solissa, Camat Namrole Nazar Solissa, Penjabat Kepala Desa Waenono Nickolas Seleky, Pengawas Direksi Supervisi BWS Benjamin, serta Tim Leader Konsultan Pengawas Winarto.
Langkah cepat yang diambil Bupati La Hamidi menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi ancaman bencana. Dengan mengedepankan penanganan pada titik-titik paling kritis, diharapkan abrasi pantai yang selama ini menghantui warga Desa Waenono dapat segera diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan tenang.
(KT/04)


0 Comments