Acara ini mengusung tema “Evaluasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bersama Mitra Kerja”. Melalui tema ini, Bawaslu Bursel berupaya melakukan refleksi atas kinerja pengawasan yang telah dilakukan sekaligus melihat prospek ke depan agar pemilu di Bursel berjalan transparan, adil, dan demokratis.
Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily, dalam sambutannya mengajak seluruh mitra kerja untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum perbaikan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Ia menekankan pentingnya menjaga hak pilih masyarakat agar tetap terlindungi dan terjamin dalam setiap tahapan pemilu.
“Narasumber pada kegiatan ini kebetulan ada tim ahli Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Ini kesempatan yang sangat baik agar suara dan aspirasi kita dapat didengar langsung oleh DPR melalui tenaga ahli yang hadir di tengah-tengah kita. Harapan saya, Bursel bisa menjadi laboratorium demokrasi di Maluku,” ujar Gerson Eliaser Selsily.Ia berharap seluruh masukan yang diberikan dalam forum ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi dorongan semangat bagi Bawaslu Bursel dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan ke depan.
Ketua Bawaslu Bursel, Robo Souwakil, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa evaluasi ini sangat penting karena wilayah pengawasan Bursel cukup luas, mencakup 81 desa yang tersebar di enam kecamatan. Menurutnya, kegiatan ini akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya disampaikan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Maluku, lalu diteruskan ke Komisi II DPR RI.
“Penguatan kelembagaan melalui evaluasi ini sangat penting. Nantinya, hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi yang kami tuangkan dan sampaikan untuk pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu dan Pemilihan. Dengan begitu, kendala-kendala yang kami hadapi selama ini bisa menjadi perhatian pemerintah pusat,” jelas Robo Sowakil.
Robo menambahkan, setiap pelaksanaan pemilu pasti memiliki tantangan dan kendala. Karena itu, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, partai politik, serta masyarakat agar pengawasan dan pelaksanaan pemilu di Bursel semakin baik.
“Harapan kami, ke depan partisipasi dari semua pihak semakin meningkat agar demokrasi di Bursel bisa lebih maju dan berkualitas,” ucap Robo Sowakil.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan jumlah penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Dengan kondisi geografis Bursel yang terdiri dari daerah kepulauan dan pegunungan, seharusnya Bawaslu memiliki lima komisioner permanen seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Bawaslu adalah lembaga permanen. Seharusnya posisi kami sudah setara dengan KPU, sehingga ada lima komisioner yang mampu menjembatani kami dalam setiap tahapan pemilu, mengingat luas dan sulitnya akses wilayah di Kabupaten Bursel,” tegas Robo Sowakil yang merupakan salah satu komisioner Bawaslu periode ini.
Melalui evaluasi ini, Bawaslu Bursel berharap dapat memperkuat sistem pengawasan serta memastikan pemilu dan pemilihan serentak di masa mendatang berjalan lebih profesional, transparan, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.
Kegiatan evaluasi ini menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, di antaranya pakar Hukum Tata Negara dan akademisi Radiam Syam, akademisi sekaligus anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Maluku Raudah Arief Hanubun, tenaga ahli Komisi II DPR RI La Ode Khairul dan Hadrian Tuasamu, anggota KPU Provinsi Maluku Syarief Mahulauw, serta Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair. (KT/03)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment