Sinkronisasi Pusat–Daerah Diperkuat, Bupati Buru Selatan Dorong Perencanaan Berbasis Kinerja

Namrole, 14 Februari 2026 – Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas tata kelola pembangunan. Hal itu ditandai dengan dibukanya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah oleh Bupati La Hamidi, SH, di Aula Kantor Bupati, Sabtu (14/2).

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa perencanaan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang matang dan tepat sasaran, menurutnya, akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Perencanaan yang baik harus diikuti dengan penganggaran yang selaras, adil, dan terukur. Tanpa dukungan kapasitas fiskal yang memadai, rencana pembangunan hanya akan menjadi dokumen tanpa daya dorong,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyasar prioritas nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah. Menurut Bupati, keselarasan tersebut menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial atau tumpang tindih.

Dalam praktiknya, diakui masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian transfer keuangan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut semakin terasa bagi daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih terbatas.

Karena itu, forum sinkronisasi ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam merancang program yang efektif dan efisien.

Kegiatan tersebut menghadirkan jajaran pejabat dari pemerintah pusat, di antaranya Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan; Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Subandono; serta perwakilan Direktorat Pemerintahan Keuangan Daerah dan Transfer Daerah Kementerian PPN/Bappenas.

Turut hadir pula perwakilan Kementerian Kesehatan, jajaran DPRD, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berharap tercipta harmonisasi kebijakan yang lebih solid antara pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan semakin terukur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (KT/07)