Pemerintah pusat memberikan tambahan transfer sebesar Rp80,685 miliar kepada Kabupaten Buru Selatan. Dana tersebut kini telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan berbagai kewajiban yang mendesak.
Bagi Pemkab Bursel, tambahan anggaran ini bukan sekadar angka dalam postur APBD. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, dana tersebut menjadi nafas baru sekaligus energi tambahan untuk memastikan hak-hak pegawai terpenuhi dan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kondisi fiskal Kabupaten Buru Selatan.
Hal itu disampaikan La Hamidi kepada wartawan di Namrole, Kamis (13/8/2026).
“Tambahan dana ini tentunya merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Presiden Prabowo, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Buru Selatan,” ujar La Hamidi.
Bupati menjelaskan, tambahan transfer tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp78.166.439.000 dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.519.014.000, yang merupakan akumulasi DBH tahun 2022 hingga 2024.
Dengan demikian, total tambahan dana yang diterima Kabupaten Buru Selatan mencapai Rp80.685.453.000.
Menurut La Hamidi, tambahan transfer ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban yang selama ini menjadi perhatian serius Pemkab Bursel.
Ia menegaskan, keterlambatan pemenuhan sejumlah kewajiban daerah bukan karena pemerintah daerah mengabaikan hak pegawai, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Ini bukan karena pemerintah daerah lalai atau sengaja tidak memberikan hak-hak pegawai sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi karena kemampuan fiskal daerah yang memang terbatas,” tegasnya.
Salah satu fokus utama pemerintah daerah setelah menerima tambahan dana tersebut adalah menyelesaikan berbagai kewajiban terhadap pegawai, termasuk PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
La Hamidi mengatakan, dukungan pemerintah pusat tersebut memberikan ruang bagi Pemkab Bursel untuk bergerak lebih leluasa dalam memenuhi kewajiban pemerintah terhadap aparatur.
“Dengan adanya dana ini, tentunya pemerintah sudah memberikan dukungan kepada kami untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah terhadap hak-hak pegawai,” katanya.
Menurutnya, pemenuhan hak pegawai merupakan bagian penting dari upaya menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Aparatur yang haknya terpenuhi diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, profesional, disiplin, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain hak-hak pegawai, pemerintah daerah juga akan menghitung kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban lainnya, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD).
Bupati mengungkapkan, hingga saat ini ADD tahun 2026 baru direalisasikan pada tahap pertama. Karena itu, memasuki bulan kedelapan tahun anggaran, dirinya telah meminta tim anggaran pemerintah daerah untuk segera menghitung kebutuhan pembiayaan tahap berikutnya.
“Untuk beban-beban daerah lainnya, seperti ADD yang sampai saat ini baru direalisasikan tahap pertama di tahun 2026, kami sudah memerintahkan tim anggaran untuk segera menghitung kebutuhan untuk tahapan berikutnya,” jelasnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan terhadap pemerintahan desa tetap berjalan dan tidak menghambat berbagai program pelayanan serta pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
Perhatian pemerintah daerah juga diarahkan pada keberlangsungan pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Buru Selatan.
La Hamidi menegaskan bahwa rumah sakit merupakan salah satu bagian vital dari pelayanan dasar yang wajib dipastikan keberlangsungannya.
Karena itu, pemerintah daerah akan memperhitungkan pemenuhan hak tenaga kesehatan, termasuk dokter dan tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pelayanan dasar yang kami maksudkan salah satunya adalah pelayanan di rumah sakit umum daerah, termasuk gaji dan insentif tenaga medis maupun dokter yang ada. Sehingga pelayanan, meskipun dalam keterbatasan, tetap terpenuhi dan berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan dasar kepada masyarakat. Justru dengan adanya tambahan dukungan dari pemerintah pusat, daerah harus semakin mampu mengatur skala prioritas dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan yang paling mendesak.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
La Hamidi menegaskan, tambahan dana tersebut akan dikelola secara maksimal dengan mengedepankan skala prioritas.
Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan anggaran terlebih dahulu diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang mendesak dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Kalaupun ada kelebihan dari anggaran ini, tentunya akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kita maksimalkan anggaran yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada hal-hal yang betul-betul menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi daerah terhadap pelayanan masyarakat,” tandasnya.
Bagi Pemkab Bursel, tambahan Rp80,685 miliar tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan.
Lebih dari sekadar tambahan anggaran, dukungan tersebut menjadi kepercayaan pemerintah pusat yang harus dijawab dengan kerja nyata, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, serta pelayanan publik yang semakin baik.
La Hamidi pun kembali menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada Kabupaten Buru Selatan.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Presiden Prabowo atas dukungan yang diberikan kepada daerah. Ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bekerja, menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
Dengan tambahan dana tersebut, Pemkab Buru Selatan kini memiliki ruang yang lebih kuat untuk melangkah menuntaskan kewajiban, menjaga pelayanan dasar, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. (KT/05)
0 Comments