Lelang yang dilaksanakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buru Selatan itu dijadwalkan berlangsung di Gedung Aula Kantor Bupati Buru Selatan.
Langkah ini menjadi bagian dari penataan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya kendaraan yang sudah tidak lagi efektif digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan.
Kepala BPKAD Buru Selatan, Rahmat Dasuki, S.IP., M.Si., mengatakan, dari keseluruhan objek lelang tersebut, 27 kendaraan dilelang dalam bentuk unit, sedangkan 5 objek lainnya berupa paket scrap atau besi tua.
Sementara untuk kendaraan roda dua, seluruhnya masuk kategori scrap atau besi tua dan tidak dilelang dalam bentuk kendaraan utuh.
“Lelang ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tertib aset dan tertib hukum,” kata Rahmat.
Menurutnya, aset pemerintah yang sudah tidak efektif digunakan tidak seharusnya terus menjadi beban daerah, terutama dari sisi pemeliharaan.
“Aset pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi daerah, bukan menjadi beban pemeliharaan ketika sudah tidak efektif digunakan,” ujarnya.
Masyarakat Bisa Ikut Lelang
BPKAD Buru Selatan membuka ruang bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti proses lelang. Namun, peserta wajib mengikuti seluruh mekanisme melalui jalur resmi.
Calon peserta dapat mengakses portal resmi lelang.go.id, membuat akun, kemudian mencari pengumuman lelang eks kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
Sebelum melakukan penawaran, peserta juga dapat melihat langsung kondisi kendaraan maupun objek scrap yang akan dilelang.
Peserta wajib memperhatikan nilai limit, uang jaminan, serta batas waktu penyetoran sebelum mengikuti proses penawaran secara elektronik.
Pemenang lelang kemudian diwajibkan melunasi harga sesuai ketentuan yang berlaku.
BPKAD Ingatkan Warga Waspada Penipuan
Di tengah dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti lelang, BPKAD Buru Selatan mengingatkan calon peserta agar tidak melakukan transaksi di luar mekanisme resmi.
Masyarakat diminta tidak menyerahkan uang kepada pihak yang mengaku sebagai panitia, pejabat pemerintah, atau pihak lain yang menawarkan kendaraan lelang secara pribadi.
Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan dalam proses lelang.
Rahmat menegaskan, penataan aset tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Buru Selatan dalam memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
Ia berharap proses lelang dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
“Prinsipnya, aset daerah adalah milik pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rahmat.
Lelang 71 kendaraan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab Buru Selatan memastikan aset daerah yang sudah tidak efektif digunakan dapat ditangani sesuai ketentuan dan tidak terus membebani anggaran pemerintah.
Bagi masyarakat yang berminat, jangan hanya tergiur harga. Pastikan mengikuti seluruh proses melalui kanal resmi dan memahami kondisi objek sebelum mengajukan penawaran.(KT/03)
0 Comments