Ujir Jangan Biarkan Dualisme Warnai Kepemimpinan Dinas Pendidikan SBB

Piru, Kompastimur.com

Pasca dilakukannya perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) oleh penjabat Bupati SBB Ujir Halid beberapa waktu lalu, kini terjadi dualisme kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.

Pasalnya, Nane Puttilehalat yang adalah Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB sebelumnya enggan legowo untuk menyerahkan jabatannya kepada penggantinya yakni Ani Hehanussa.

Padahal, ketika merombak birokrasi SBB saat itu, Nane telah ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten SBB.

Akibatnya, para guru yang hendak melakukan tugas-tugas koordinasi maupun administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB pun kebingungan, siapa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten SBB yang sebenarnya.

Kondisi ini mengundang kritik keras dari Sekretariat Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammdiyah (IPM) Kabupaten SBB Nasarudin Payapo yang mengaku prihatin dengan perebutan posisi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Bahkan, menurut Payapo, Penjabat Bupati SBB Ujir Halid sepenuhnya harus menyikapi dan bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

“Perang dualisme kepemimpinan dalam perebuatan kepemimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai saat ini belum ada titik terangnya dan sayangnya belum disikapi oleh pemerintah daerah, dalam hal Penjabat Bupati SBB Ujir Halid. Beliau seharusnya bertanggung jawab dalam hal ini karena beliaulah yang melakukan perombakan dan pelantikan pada saat itu,” kata Payapo.

Lanjut Payapo, jika kondisi ini tidak segera disikapi oleh Ujir, maka akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan di kalangan para guru di Kabupaten yang pernah dipimpin oleh Bupati dua periode Yakobis Puttileihalat itu.

“Kalau kondisi dualism kepemimpinan ini dibiarkan terjadi dalam selang waktu yang lama, maka akan mempersulit para guru di daerah ini. Sebab, dalam berbagai urusan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB, para guru pun pastinya bingung siapa Kadis sebenarnya dan dengan siapa mereka harus berurusan,” sentilnya.

Bahkan, tambah Payapo, dengan dibiarkannya kondisi ini berlarut-larut, maka dapat pula berdampak buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten ini. (KT-MFS)