Benarkah 200 PNS Kabupaten Buru Pindah ke Bursel ???

Foto : Sekda Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa

Namrole, Kompastimur.com

Pasca berakhirnya Pilkada Kabupaten Buru beberapa waktu lalu hingga kini, beredar kabar tak sedap di kalangan masyarakat maupun birokrasi Kabupaten Buru Selatan (Bursel) soal pindahnya 200 Pegwai Negeri Sipil (PNS) yang pindah dari Kabupaten Buru ke Kabupaten Bursel lantaran takut menjadi korban politik pasca mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah.

Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bursel, Syahroel Pawa yang dikonfirmasi membantah isu yang berkembang di masyarakat dan kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemerintah Bursel itu.

Pawa saat ditemui wartawan di ruangan kerjanya, Senin (18/09) mengatakan isu itu adalah berita pembohongan publik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Jadi itu berita bohong dan tidak dapat dipertaggungjawabkan, sumbernya juga tidak diketahui, yang sebenarnya sudah masuk ke sini (Bursel) adalah 22 orang, itu pun dari seluruh kabupaten/kota termasuk Kabupaten Buru. Memang yang terbanyak dari Kabupaten Buru, namun dari kita juga yang keluar ke kabupaten/kota lain juga ada 15 orang, jadi agak berimbanglah,” kata Pawa.

Terkait 200 pegawai yang dimutasikan dari Kabupaten Buru ke Kabupaten Bursel, Pawa mengatakan itu adalah fitnah dan merupakan isu yang sengaja dimainkan oleh sekelompok orang yang ingin menyerang Pemda dengan tujuan-tujuan tertentu.

“Itu tidak benar, data terakhir 154 orang itu mutasi juga tapi hanya mutasi dalam daerah yaitu antar kecamatan yang ada di Kabupaten Bursel saja,” ungkap mantan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bursel ini.

Pawa mencontohkan, mutasi lintas kecamatan ini, misalnya mutasi dari Kecamatan Ambalau ke Kecamatan Fena Fafan, mutasi dari  Fena Fafan ke Ambalau, Ambalau ke Leksula dan sebaliknya. Dan mutasi ini dalam rangka mengoptimalkan kinerja dari pegawai.

“Nah, mengapa kita kembalikan pegawai yang dimutasikan akibat konflik Pilkada kemarin, karena memang tidak ada gunanya, orang Ambalau kalau bertugas di Fena Fafan, jangankan mau bekerja dia mau makan saja sudah repot, dia mau tidur sudah repot, ini soal sosial dan kultur, sebaliknya dari Fena Fafan mau ke Ambalau pasti juga susah, kalau sudah begitu proses belajar mengajar dan efektifitas pegawai itu bekerja pasti tidak jalan, dan sudah pasti yang jadi korban anak murid, serta orang tua rugi, yang untung siapa? Daerah untung apa? kan tidak ada,” ungkpanya.

Malahan Pawa menambahkan, tujuan Pemda untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain tidak dicapai. Jadi tidak ada gunanya, bahkan kita (Pemda-red) merasa berdosa dengan memisahkan mereka dari keluarga, dari suami, istri dan anak.

Oleh karena itu, tambahnya, kebijakan kita mengembalikan mereka hanya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembagunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bursel semata.

“Itu tidak ada gunanya, dan itu juga merupakan perintah dari ombusment untuk  membuat pemerintahan yang efektif dan kinerja pegawai lebih efisien,” jelasnya.

Namun dibalik semua ini, Pawa menduga ada kelompok elit tertentu yang menunggangi hal ini, dan memprovokasi masyarakat dengan berita-berita bohong dan bekum jelas sumbernya.

“Saya tau siapa dibalik semuanya ini dan tujuannya apa. Itu provokator kan kalau bicara tanpa data itu bohong, bohong berarti kalau terjadi apa-apa dan menimbulkan keresahan sosial itu dia provokator, karena ini bukan lagi isu tetapi sudah fitnah dengan menyebarkan berita bohong dan mengarang,” paparnya.

Ia menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu tersebut, kalau pun masyarakat ingin mengetahui yang sebenarnya bisa langsung ke sumber yang terpercaya yang dapat mempertanggungjawabkan kebenaranya.

“Ya jangan percaya, kalau masyarakat ingin tau ya bertanyalah kepada sumber yang bertanggung jawab kepada data itu, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan terakhir di Sekda. Selanjutanya kalau masyarakat punya data silakan datang ka Pemda kita konbain dan bandingkan data by name-by adress, dengan data saya,” ucapnya.

Selain itu Pawa juga mejelaskan, proses mutasi seorang pegawai harus melalui jalur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan semua pegawai yang diberi persetujuan itu belum tentu diterima karene mereka harus kembali ke daerahnya, apakah daerahnya mau melepaskannya atau tidak. Kalau dia sudah lepas baru bisa di proses di Gubernur lebih lanjut.

“Ini saya lihat ada ketakutan, karena nanti tidak dapat jabatan, sebenarnya pegawai tidak, tapi ada orang yang memprovokasi dan menggunakan isu ini untuk kepentingannya,” tambahnya.

Bahkan isu terkait 200 lebih pegawai yang akan didatangakan ke Bursel merupakan titipan mejelang pilkada Gubernur, Pawa mengatakan itu tidak benar dan hal ini sudah diklarifikasinya di DPRD beberapa saat yang lalu. Ia sangat menyayangkan kenapa baru dipersoalkan sekarang, karena sesuangguhnya yang sekarang ini juga pejabat yang ada di Kabupaten Bursel ini sebagian besarnya bukan asli orang disini, tetapi kenapa dari dulu tidak dipersoalkan, sekarang dari Kabupaten Buru masuk dipersoalkan.

Untuk diketahui sesuai data sebenarnya, yang  sudah fix dari Gubernur itu 22 orang dari 39 orang yang mengajukan permohonan untuk pindah ke Bursel dan itu bukan hanya dari Kabupaten Buru tetapi juga ada dari Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon dan kabupaten lainnya. (KT-02)

Baca Juga