Merdeka : Jangan Didik Anak Dengan Kekerasan

Parimo, Kompastimur.com

Tiap-tiap negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) terikat secara politis dan juridis untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesepakatan instrumen international PBB, salah satunya adalah kesepakatan international menjadikan tiap-tiap negara berkomitmen sebagai negara layak bagi anak.

“Sejak pemerintah Indonesia meratifikasi KHA (International Convention of the right of the child) melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, sejak itulah penerintah Indonesia terikat secara politis dan juridis untuk menjalankan semua isi ketentuan dari KHA dan mempunyai tanggungjawab melaporkan kemajuan-kemajuan dan hambatanya kepada Komite Hak Anak di PBB sekali dalam lima tahun,” kata Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Surait dalam keterangan persnya usai mendampingi Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diwakili ibu Lenny Deputy Perlindungan Anak dalam acara pencanangan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sebagai Kabupaten ke-336 layak anak di Indonesia Rabu (26/09/2017) di alun-alun Kantor Bupati Parimo.

Hadir dalam acara pencanangan Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kota Layak Anak, ribuan anak dan orangtua, Lenny G mewakili Menteri PPPA-RI, Badrul Ngai, SE, Wakil Bupati dan Ketua Bunda PAUD Primo, Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Kapolres Parimo, Kadis PPPA dan para pejabat di lingkungan pemerintah Parimo, Tokoh masyarakat, adat dan agama serta dimeriahkan dengan aktivitas anak seperti drumband anak, puisi anak, tari-tarian tradisional, tari dan lagu-lagu anti kekerasan terhadap anak yang dilakukan anak TK, SD dan SMP serta Deklarasi Pemangku Kepentingan Anak Parimo "Stop Kekerasan Terhadap Anak" yang disiapkan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) program Parimo.

Sebelum acara pencanangan Parimo sebagai Kabupaten Layak Anak di alun-alun Kantor Bupati, yang semula direncanakan akan dihadiri ibu Negara dan dibuka oleh ibu Menteri PPA, rombongan Menteri PPPA dan Komnas Perlindungan Anak dan WVI, yang dipandu Wakil Bupati Parimo bersama Kadis PPPA dan Lintas Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan mengajak rombongan untuk mengunjungi dan memperkenalkan Sekolah PAUD/TK, SD, SMP dan SMA Negeri I serta Puskesmas Ramah Anak sebagai salah satu prasyarat dan kriteria menjadikan Parimo Layak Anak.

Badrul Ngai, SE, Wakil Bupati Parimo dalam sambutannya dihadapan ribuan anak dan orangtua, masyarakat, ormas dan orsos, tokoh agama dan adat serta para pejabat dilingkungan pemerintahan Parimo mengajak masyarakat Parimo bahu membahu sungguh-sungguh menjadikan Parimo mulai dari rumah, kampung dan kota layak dan ramah bagi anak.

“Kita harus bertekad mengurangi pelanggaran-pelanggaran hak anak di sekitar kita. Pencapaian 31 indikator Parino sebagai kota layak harus kita wujudkan secara bersama dan dikerjakan lewat kerjasama lintas dinas dan SKPD dalam kurun dua hingga tahun,” kata Wakil Bupati disambut tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir.

Sementara Deputy Perlindungan Anak mewakili Menteri PPPA Lenny G mengatakan Parimo adalah Kabupaten Layak Anak yang pertama di Sulawesi Tengah setelah Kota Palu. Dan Parimo adalah kabupaten ke 326 di Indonesia sebagai Kabupaten Layak Anak dan tahun depan akan direkomendadikan mendapat penghargaan dari pemerintah.

Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam dialog publik yang disiapkan Wahana Visi Indonesia Program Parimo di hadapan anak- anak yang tergabung dalam Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan kelurahan, Guru, dan aparatur hukum dan para pegiat perlindungan anak, menyampaikan pesan moral bahwa untuk mewujudkankan 31 indikator parimo sebagai kota layak anak dibutuhkan kerjasama dan upaya bahu membahu diantara masyarakat.

“Anak dan masyarakat harus secara bersama menjaga dan melindungi anak,” kata Arist Merdeka Sirait.

Arist menambahkan untuk memastikan Kabupaten Parimo sebagai kota layak dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, betapa diperlukan partisipasi masyarakat untuk memulai gerakan perlindungan anak dari diri sendiri kemudian dari keluarga. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan pemerintah juga harus mengedepan kepentingan terbaik dalam segala hal perencanaan pembangunan.

Untuk menyikapi meningkatnya kekerasan anak terhadap anak di lingkungan sekolah dan keluarga di Parimo, dan budaya kekerasan di lingkungan terdekat anak lainnya, untuk memutus mata rantai Kekerasan terhadap ana, Arist Merdeka Sirait mendorong dan mengajak para guru dan orangtua "Jangan didik anak dengan Kekerasan".

“Saya mengajak orangtua dan keluarga, guru serta masyarakat Parimo secara umum untuk menghindari kekerasan dan merubah paradigma pola pengasuhan dirumah, pengajaran dan pendidikan di sekolah dari budaya otoriter (diujung rotan ada emas) ke dialogis dan partisipatif," tambah Arist saat menjawab salah satu guru peserta panel diskusi menangkal kekerasan terhadap anak yang diselenggarakan Kadis PPPA dan KB bekerjasama WVI program Parimo di Galery Cafee Perpustakaan Kabupaten Parimo sebagai rangkaian acara Launching Parimo kota Layak Anak Rabu (26/09/2017). (KT-rls)