Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019.
Mengacu pada dinamika daerah tahun 2023, pembangunan tahun 2024 difokuskan pada lima prioritas utama sesuai RPJMD 2021–2026, yaitu:
-
Penguatan kapasitas kelembagaan dan percepatan pembangunan SDM.
-
Peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan ruang.
-
Penguatan wawasan kebangsaan dan jati diri masyarakat.
-
Tata kelola pemerintahan yang baik.
-
Kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kinerja Anggaran Daerah
Struktur APBD 2024 Bursel mencatat pendapatan sebesar Rp 763,12 miliar dengan realisasi Rp 703,72 miliar (92,22%). Belanja daerah mencapai Rp 806,57 miliar, dengan realisasi Rp 725,60 miliar (89,96%). Pembiayaan netto terealisasi hingga Rp 44,73 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1 miliar.
Kemiskinan Turun, Ekonomi Tumbuh
Salah satu capaian membanggakan adalah penurunan angka kemiskinan dari 15,28% (2023) menjadi 14,91% di 2024. “Ini menjadikan Bursel sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Maluku, setelah Kota Ambon,” ujar La Hamidi.
Meski tingkat pengangguran meningkat dari 0,97% menjadi 1,35%, Bursel tetap mencatat angka pengangguran terendah di provinsi. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 67,68 menjadi 68,54 poin, dan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,85% menjadi 4,97%.
Fokus Pendidikan dan Kesehatan
Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM. Di bidang pendidikan, anggaran sebesar Rp 169,90 miliar terealisasi hingga 89,32%. Capaian ini turut meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan dasar dari 96,99% menjadi 97,25%.
Untuk kesehatan, dialokasikan Rp 159,65 miliar dengan realisasi 87,96%, mencakup pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan SDM kesehatan, hingga pengendalian penduduk dan KB.
Dukungan untuk Pertanian, UMKM, dan Infrastruktur
Pemerintah juga mengucurkan anggaran Rp 22,28 miliar untuk pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan, serta Rp 11,94 miliar untuk pengembangan UMKM dan koperasi, sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Di bidang pekerjaan umum, anggaran Rp 61,52 miliar digunakan untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan penataan ruang, meski realisasi masih mencapai 58%.
Sementara itu, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, anggaran sebesar Rp 9,46 miliar telah direalisasikan hingga 99,12% oleh BKPSDM.
“Berbagai capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen, dan kami akan terus berupaya mewujudkan Bursel yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Bupati. (KT-TIM)
0 komentar:
Post a Comment