BAPPEDA Gelar Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026

Namrole – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pada Senin (19/5/2025).

Acara ini dibuka secara resmi dengan sambutan dari Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdullah Tualeka. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Musrenbang bertujuan menyusun RKPD yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Musrenbang menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting agar RKPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sejak dilantik tiga bulan lalu, Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan telah aktif turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Musrenbang tahun ini menjadi momentum awal bagi kepemimpinan mereka dalam menyusun arah pembangunan daerah.

Dengan mengusung tema “Penguatan Ketahanan Pangan, Energi dan Ekonomi Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Buru Selatan”, pemerintah daerah menetapkan lima fokus prioritas pembangunan tahun 2026, yaitu: Penguatan ketahanan pangan daerah dan ketahanan energi; Transformasi ekonomi inklusif dan pemberdayaan UMKM; Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta kesehatan; Peningkatan pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman berbasis tata ruang wilayah; dan Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati juga menyampaikan kondisi makro pembangunan daerah. Angka kemiskinan di Buru Selatan tercatat sebesar 14,91% pada tahun 2024. Sementara itu, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 22,34%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 68,54%.

“Ini menjadi titik awal kita untuk mengejar ketertinggalan. Saya meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, serta bersinergi dan inovatif dalam merumuskan program-program prioritas,” tegasnya.

Ia berharap, pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat berlangsung lebih terarah, terukur, dan akuntabel serta mampu menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan di Buru Selatan.

Bupati juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat agar pembangunan di Buru Selatan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tutupnya

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

9:03:00 PM