Hal ini ditegaskan oleh Bupati Buru Selatan, La Hamidi, melalui Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Abdullah Tualeka, saat membuka kegiatan Musrenbang yang dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, legislatif, dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sekaligus ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan.
“Musrenbang memastikan RKPD mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sejak dilantik tiga bulan lalu, Bupati dan Wakil Bupati telah aktif turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan meninjau kondisi di lapangan. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan realitas dan kebutuhan warga.
Musrenbang kali ini menjadi yang pertama di bawah kepemimpinan baru, dengan mengusung visi “Menuju Arah Baru Kabupaten Buru Selatan yang Humanis.” Selaras dengan tema nasional dan provinsi, tema pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan sebagai:
“Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Buru Selatan.”
Lima prioritas utama pembangunan Buru Selatan 2026 meliputi:
-
Penguatan ketahanan pangan dan energi daerah
-
Transformasi ekonomi inklusif serta pemberdayaan UMKM
-
Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan
-
Pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman
-
Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
Dalam paparannya, Bupati juga menyampaikan beberapa indikator pembangunan daerah, di antaranya: tingkat kemiskinan 14,91 persen, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 22,34 persen, dan IPM sebesar 68,54 persen.
“Ini merupakan titik awal kita untuk mengejar ketertinggalan dan menyamai, bahkan melampaui daerah-daerah lain,” ujarnya optimis.
Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi, berpikir terbuka, dan menghadirkan terobosan dalam merancang program prioritas.
“Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Mari kita satukan langkah antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutupnya. (KT-AL)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment