Hal ini terungkap dalam rapat pengawasan Komisi I DPRD Maluku pada Rabu, 14 Mei 2025, yang berlangsung di ruang rapat Bupati Bursel bersama Dandim 1506/Namlea dan Kapolres Bursel.
Ketua Komisi I Solihin Buton dan Sekretaris Komisi I Nina Batu Atas, yang merupakan putra-putri asli Buru dan Bursel, menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh pemerintahan LHM-GES dan siap membantu mengatasi berbagai kendala di wilayah tersebut.
"Terkait infrastruktur jembatan dan lain-lain yang bisa kami alokasikan melalui Pokir, saya dan Pak Solihin siap berkolaborasi. Ada beberapa jembatan yang bisa kami bangun, mungkin dengan anggaran minimal dua miliar rupiah," kata Nina Batu Atas.
Ia menyampaikan, untuk penentuan lokasi, Komisi I akan menunggu arahan dari Bupati LHM. "Kami menunggu arahan Pak Bupati. Ini dapil kami, jadi ini menjadi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat," tambahnya.
Nina menegaskan, sebagai anggota DPRD dapil Buru-Bursel, dirinya dan Solihin siap mendukung visi-misi LHM-GES dengan mengalokasikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
"Saya dan Ibu Nina, bersama anggota Komisi I lainnya, telah berkomitmen untuk mendukung Bupati. Minimal, harus ada kontribusi nyata bagi masyarakat Bursel," ujar Buton.
Dana aspirasi tersebut, lanjutnya, akan difokuskan untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Waesama. "Ibu Nina satu jembatan, saya satu jembatan," tegasnya.
Nina berharap pertemuan tersebut membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi langkah awal menuju peradaban baru yang lebih maju di Bursel.
Bupati Bursel Apresiasi Komisi I DPRD Maluku
Bupati La Hamidi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Maluku.
"Atas nama Pemkab Bursel, kami berterima kasih kepada rekan-rekan DPRD Provinsi Maluku yang telah hadir mendengar langsung permasalahan di daerah kami," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Komisi I menjadi bukti keseriusan dalam memahami dan menerjemahkan kebutuhan pemerintahan daerah. Apalagi, anggota Komisi I juga merupakan bagian dari Badan Anggaran (Banggar) yang berperan penting dalam penyusunan APBD.
"Kami telah menyampaikan berbagai kekurangan, terutama di sektor infrastruktur. Kami berharap bisa terus bersinergi antara Pemkab dan Pemprov," ungkap La Hamidi.
Ia berharap Komisi I DPRD Maluku dapat menjadi jembatan komunikasi dan solusi antara Bursel dan Pemerintah Provinsi.
"Mereka adalah perwakilan rakyat Bursel di provinsi. Harapannya, apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan kami bisa disampaikan dan ditindaklanjuti di tingkat provinsi," tutupnya. (KT-Y)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment