Untuk mendukung kelancaran program, disiapkan tiga jalur rekrutmen guru: penugasan Guru ASN, rekrutmen khusus Guru PPPK, serta perekrutan Guru Non-ASN yang menyasar lulusan pendidikan yang belum berstatus ASN maupun PPPK.
Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari buku, seragam, hingga kebutuhan dasar pendidikan lainnya, akan ditanggung oleh APBN.
Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, terutama di tingkat daerah. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, belum lama ini, mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru 21 persen daerah yang menyampaikan usulan formasi guru.
“Pengangkatan guru memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi peran daerah sangat krusial dalam proses pengusulan formasi. Tanpa usulan, proses tidak bisa dilanjutkan,” ujar Restuardy dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (19/5).
Ia mendorong pemerintah daerah lebih proaktif menyampaikan kebutuhan tenaga pengajar agar penempatan guru dapat dilakukan tepat waktu.
Restuardy juga menekankan pentingnya kejelasan status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat. Ia mengusulkan agar status tersebut ditegaskan melalui surat penugasan resmi, baik dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah, demi menjamin kepastian hukum dan tata kelola yang tertib.
“Kepala sekolah di Sekolah Rakyat sebaiknya berasal dari kalangan PNS agar manajemen pendidikan berjalan lebih tertib dan profesional," tambahnya.
Rapat tersebut turut menyepakati bahwa percepatan pengadaan guru akan dikawal oleh Kemen PAN-RB, BKN, Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama. Pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan khusus bagi wali asrama dan wali asuh, mengingat sebagian Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep berasrama.
Sementara itu, BPS akan berperan dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data calon siswa serta kebutuhan guru di lapangan. (KT-N)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment