KLHS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat penting untuk memastikan seluruh program dan kebijakan pembangunan tidak mengorbankan lingkungan hidup dan masa depan generasi mendatang. Wakil Bupati Gerson Eliaser Selsily menyebut, dokumen ini akan menjadi filter awal atas arah kebijakan yang akan dirumuskan dalam RPJMD Buru Selatan lima tahun ke depan.
“Melalui KLHS, kita bisa memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Ini bukan soal proyek siapa dapat apa, tapi bagaimana pembangunan ini tetap berpihak pada rakyat dan bumi yang kita tinggali bersama,” tegas Selsily dalam sambutannya.
Dalam forum ini, pemerintah menghimpun data dan masukan dari lintas sektor untuk mengidentifikasi isu-isu strategis seperti kerentanan ekologi, pengelolaan sumber daya alam, tata ruang wilayah, hingga ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.
KLHS disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan menjadi syarat wajib dalam penyusunan RPJMD. Dengan KLHS, setiap program pembangunan wajib dianalisis secara sistematis untuk mengukur dampak lingkungannya, dan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan masuk dalam setiap tahap perencanaan.
Keterlibatan publik dan pemangku kepentingan dalam konsultasi ini menjadi faktor penentu kualitas dokumen akhir. “KLHS yang baik harus lahir dari dialog yang terbuka dan jujur tentang kondisi kita hari ini, serta keberanian untuk merumuskan prioritas yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Selsily.
Acara yang digelar di Gedung Serbaguna Pemda Buru Selatan ini turut dihadiri unsur pimpinan OPD, DPRD, TNI/Polri, akademisi, serta perwakilan masyarakat desa. Forum ini menjadi langkah awal menuju dokumen pembangunan daerah yang tidak hanya responsif, tapi juga bertanggung jawab terhadap generasi mendatang. (OR-AL)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment