Kegiatan ini memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA), khususnya di wilayah rawan yang memiliki banyak jalur laut terbuka.
Wakil Bupati Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily, menegaskan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM). Ia menginstruksikan camat untuk proaktif melaporkan keberadaan WNA mencurigakan.
“Informasi sekecil apa pun sangat berharga untuk pencegahan dan penegakan hukum,” tegasnya.
Kepala Kantor Imigrasi Ambon, Raden Indra Iskandarsyah, menyampaikan pihaknya siap mendukung pemerintah daerah melalui pengawasan dan pelayanan, termasuk pembuatan paspor bagi masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti kasus penyelundupan manusia yang melibatkan WNA dari China, Vietnam, dan Pakistan yang menggunakan jalur laut di Maluku.
Raden menambahkan, kapal pesiar yang masuk wilayah Buru Selatan sudah terpantau, namun kapal kecil yang tidak terdeteksi menjadi tantangan utama.
“Sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk mengawasi jalur-jalur rawan ini,” ujarnya.
Rapat yang dihadiri TNI, Polri, instansi vertikal, dan OPD Pemkab Buru Selatan ini diharapkan menghasilkan strategi bersama dalam memperkuat pengawasan WNA demi menjaga keamanan dan kedaulatan daerah. (KT/04)
%20(18).jpeg)
0 komentar:
Post a Comment