Strategi Jenius Prabowo di Balik Gerak Senyap Reformasi Polri

Jakarta – Lebih dari satu bulan sejak wacana reformasi Polri kembali mencuat, langkah konkret dari pemerintah tampak berjalan perlahan. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri sebagai wadah independen untuk menelaah, menilai, dan merekomendasikan arah pembenahan institusi kepolisian.

Namun hingga kini, komite tersebut belum juga dilantik. Jadwal pelantikan yang semula disebut akan berlangsung awal bulan ini mundur tanpa penjelasan publik yang jelas. Kondisi ini pun memunculkan tanda tanya di kalangan pengamat politik. Apakah Presiden Prabowo menunda karena ragu, atau karena membaca dengan jeli bahwa gerakan di balik isu reformasi ini tidak sepenuhnya murni?

Dalam politik, keterlambatan bukan selalu berarti kelambanan. Kadang, itu adalah strategi kecermatan seorang pemimpin dalam membaca arah angin dan menimbang konsekuensi dari setiap langkah.

Prabowo, yang dikenal berhati-hati dalam setiap keputusan strategis, tampaknya memilih mengambil jarak untuk memastikan reformasi Polri benar-benar berangkat dari niat memperkuat institusi, bukan dari tekanan berkepentingan.

Sebab sejarah mencatat, reformasi yang terburu-buru tanpa kalkulasi politik yang matang justru sering berubah menjadi alat kekuasaan baru — mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi lain yang lebih halus namun tetap berbahaya.

Desakan percepatan reformasi Polri datang dari berbagai arah, sebagian dengan semangat moral, sebagian lagi dengan agenda terselubung. Di antara suara-suara paling nyaring, tidak sedikit yang tampak ingin menjadikan Polri sebagai arena tawar-menawar politik ketimbang institusi hukum yang profesional dan independen.

Dalam konteks itulah kehati-hatian Prabowo menjadi penting. Ia tidak menolak tuntutan publik, tetapi memastikan agar reformasi Polri tidak menjadi jebakan politik yang justru merusak stabilitas pemerintahan baru.

Reformasi Polri sejatinya bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal tepat atau salah arah. Melihat gaya kepemimpinan Prabowo selama ini, ia cenderung membangun fondasi jangka panjang daripada sekadar memuaskan kebutuhan sesaat.

Presiden memahami, Polri bukan hanya lembaga penegak hukum, melainkan pilar utama stabilitas nasional. Mengubah struktur dan kultur institusi sebesar itu tanpa perhitungan matang ibarat mengutak-atik sistem pertahanan negara. Kesalahan kecil bisa berdampak fatal pada keutuhan bangsa dan kepercayaan publik.

Dengan menunda pelantikan Komite Reformasi Polri, Prabowo tampaknya ingin menguji kembali komposisi, kepentingan, dan arah kebijakan tim yang akan dibentuk. Ia seolah sedang menyeleksi, siapa yang benar-benar ingin memperbaiki Polri dan siapa yang sekadar ingin menunggangi isu reformasi untuk kepentingan politik.

Langkah ini mungkin tampak lambat bagi sebagian orang, tetapi bagi mereka yang memahami dinamika kekuasaan, ini adalah manuver penuh perhitungan.

Kehati-hatian semacam itu menjadi sinyal kuat bahwa Prabowo tidak ingin reformasi Polri berubah menjadi ancaman politik. Ia ingin memastikan bahwa perubahan dilakukan dengan kendali negara, bukan tekanan kelompok luar.

Dalam pandangan strategisnya, reformasi bukan sekadar restrukturisasi kelembagaan, tetapi juga rekonstruksi kepercayaan antara negara, aparat, dan rakyat. Karena itu, setiap langkah diukur, setiap keputusan ditimbang, dan setiap desakan diuji motifnya.

Masyarakat mungkin menantikan gebrakan cepat, tetapi Prabowo tampaknya memilih bergerak dengan kalkulasi senyap. Ia tahu, dalam politik, yang tergesa-gesa sering terjebak.

Dengan membiarkan waktu bekerja, ia tengah mengamati siapa yang resah, siapa yang sabar, dan siapa yang mencoba menunggangi momentum. Di situlah sebenarnya reformasi Polri diuji — bukan hanya di tubuh kepolisian, tetapi juga di moral mereka yang paling keras menuntut perubahan.

Jakarta, 17 Oktober 2025
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

7:31:00 AM