Aktivis IMM Soroti Dugaan Penyalahgunaan Mobil Dinas untuk Tap BBM di Ambon

Ambon - Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Saleh Loilatu, angkat bicara terkait dugaan keterlibatan oknum aparatur dalam praktik penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) dengan modus tap minyak yang diduga menggunakan kendaraan dinas berpelat merah DE 1278 LM. Ia menilai peristiwa tersebut sebagai cermin kemerosotan etika aparatur negara sekaligus bentuk penyalahgunaan fasilitas negara yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut Saleh, kendaraan dinas merupakan simbol amanah publik yang pemanfaatannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ketika fasilitas negara justru diduga digunakan untuk aktivitas ilegal, maka yang tercederai bukan hanya aspek administratif, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan institusinya.

“Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Fasilitas negara yang dibiayai dari pajak masyarakat seharusnya digunakan untuk pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Saleh dalam keterangannya kepada media, Rabu (29/1/2026).

Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal yang membuka ruang terjadinya dugaan praktik tersebut secara terbuka. Menurutnya, jika benar kendaraan dinas digunakan dalam aktivitas tap BBM, maka hal itu menunjukkan adanya celah serius dalam pengelolaan dan pengawasan aset negara.

Saleh mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait agar tidak bersikap pasif dan segera melakukan penyelidikan secara transparan, profesional, serta menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.

“Aparat harus bertindak cepat dan tegas agar kasus ini tidak menimbulkan preseden buruk serta merusak wibawa negara di mata publik,” ujarnya.

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, Saleh menegaskan bahwa IMM memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal isu-isu ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap kasus serupa hanya akan memperkuat budaya korupsi dan penyimpangan dalam tubuh birokrasi.

“Ketika aparat yang seharusnya menjadi teladan justru diduga melanggar hukum, maka negara sedang memberi contoh yang keliru kepada rakyatnya. Ini merupakan alarm serius bagi penegakan hukum dan agenda reformasi birokrasi,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Saleh menyerukan agar dugaan kasus tersebut tidak berhenti sebagai isu viral semata, melainkan menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola aset negara, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tanpa pandang bulu. (EH) 

Baca Juga