Keluhan tersebut disampaikan Ketua LSM Dewan Rakyat Pemantau Sengketa (LSM-DERAS), Maruli Siahaan, melalui rilis yang diterima kru media, Kamis (22/01/2026). Ia menuturkan bahwa ruas jalan yang melintasi Tombak Sitakereng berada di kawasan hutan Dolok Surungan milik Perhutani dan berbatasan langsung dengan wilayah Onan Tornaganjang serta Desa Lumbangaol, yang seluruhnya masih berada di wilayah administratif Kabupaten Toba.
Menurutnya, sejak masa penjajahan Belanda hingga era modern saat ini, akses jalan tersebut tetap sulit dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Padahal, jalan ini merupakan satu-satunya jalur transportasi bagi warga desa-desa di kawasan pegunungan Dolok Surungan.
“Rasa geram masyarakat sudah tak terbendung. Ironisnya, banyak orang tua di kawasan ini telah lanjut usia bahkan meninggal dunia, sementara jalan Sitakereng tetap dalam kondisi memprihatinkan dan belum juga beraspal,” ungkap Maruli.
Ia menjelaskan, pihaknya bersama Plt Dirjen Keuangan Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Horas Maurist Panjaitan, pernah menghitung kebutuhan anggaran perbaikan jalan kabupaten di Tombak Sitakereng sepanjang kurang lebih lima kilometer. Dari perhitungan tersebut, kebutuhan dana diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar dan sudah dapat menghasilkan kualitas jalan yang baik.
Namun hingga kini, sejak masa kepemimpinan Bupati Toba Ir. Darwin Siagian, MM periode 2014–2019 hingga pemerintahan Bupati Effendi Napitupulu periode 2024–2029, perbaikan menyeluruh jalan tersebut belum juga terwujud. Alasan keterbatasan anggaran APBD terus dikemukakan, meskipun kawasan Dolok Surungan memiliki potensi ekonomi yang besar.
Kawasan ini dikenal kaya akan sumber daya alam dan nilai sejarah budaya Batak. Selain potensi pertanian dan perkebunan seperti kopi, kemenyan, andaliman, serta tanaman hortikultura yang subur karena kondisi alam dan suhu udara yang dingin, Dolok Surungan juga menyimpan potensi wisata alam yang menjanjikan.
Salah satu yang disoroti adalah lokasi panjat tebing Batu Bolon dengan ketinggian lebih dari 150 meter di atas permukaan kampung Desa Sibuntuon dan Desa Siliatliatan, Kecamatan Habinsaran. Lokasi tersebut pernah diuji coba oleh Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Sumatera Utara dan dinilai layak dikembangkan sebagai arena panjat tebing berskala nasional. Selain itu, wisata pendakian menuju puncak Dolok Surungan juga dinilai menantang dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta alam.
Maruli menegaskan, seluruh potensi tersebut tidak akan berkembang tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Jalan Sitakereng merupakan urat nadi transportasi dan paru-paru perekonomian rakyat, menghubungkan Desa Sibide, Lumbangaol, hingga Parsoburan dan Balige.
Ia mengingatkan bahwa status jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan kabupaten melalui kebijakan pemerintah daerah dan keputusan DPRD Kabupaten Toba. Dengan demikian, tanggung jawab perbaikannya berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Kabupaten Toba.
“Sejak tahun 1920 hingga sekarang, warga Dolok Surungan sudah terlalu lama bersabar. Mereka bahkan menganggap perjalanan melelahkan yang ditempuh setiap hari sebagai ujian kesabaran dan penguatan batin,” ujarnya.
Ia pun menagih janji politik Bupati Toba Effendi Napitupulu yang disampaikan saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu untuk memperbaiki jalan Sitakereng. Menurutnya, masih ada waktu lebih dari tiga tahun bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan janji tersebut.
“Anggaran Rp5 miliar bukan angka besar jika dibandingkan dengan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan keadilan pembangunan bagi masyarakat Dolok Surungan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu, SE, saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menurunkan alat berat untuk pelebaran jalan serta penimbunan titik-titik yang berlumpur di kawasan Sitakereng. Ia menyebutkan, apabila anggaran tahun depan memungkinkan, pengaspalan akan dilakukan secara bertahap.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Toba, Gumianto Simangunsong, yang mengatakan bahwa pihaknya telah memulai pelebaran dan pembersihan badan jalan menggunakan alat berat. Penanganan perkerasan dan pembangunan gorong-gorong direncanakan akan dilanjutkan tahun ini, sementara panjang jalan masih dalam tahap desain dan penyusunan RAB.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Toba belum memberikan tanggapan resmi. (KT/8)
0 Comments