Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan sarat makna. Pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Ketetapan Pengukuhan Pengurus PWI DIY Masa Bakti 2025–2030 oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, yang menandai legitimasi resmi kepengurusan baru organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Ketua PWI DIY terpilih, Hudono, menyebut pelaksanaan pelantikan di Kompleks Kepatihan sebagai simbol kuat dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kebebasan pers yang sehat dan bertanggung jawab.
“Ini adalah sejarah baru bagi PWI DIY. Untuk pertama kalinya pelantikan dilaksanakan di Kompleks Kepatihan, di hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang konsisten menjaga dan menegakkan kebebasan pers. Pers harus berakar pada nilai Pancasila, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Hudono.
Ia menegaskan bahwa momentum tersebut menjadi tonggak penting bagi PWI DIY untuk terus mendorong profesionalisme, meningkatkan kompetensi wartawan, serta menjaga marwah pers di tengah dinamika zaman.
“Kami berikhtiar mewujudkan pers yang bermartabat di Yogyakarta,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan penghormatan yang diberikan Sri Sultan HB X dengan memfasilitasi pelantikan di Kantor Gubernur DIY.
“DIY adalah daerah yang sangat istimewa. Ia memiliki sejarah panjang perjuangan bangsa dan menjadi pusat peradaban Jawa yang menginspirasi Indonesia. Nilai-nilai budaya ini sejalan dengan semangat dan nilai perjuangan PWI,” kata Munir, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LKBN Antara.
Munir mengingatkan bahwa PWI, yang lahir di Solo pada 9 Februari 1946—setahun setelah kemerdekaan Indonesia—sejak awal berdiri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa melalui penyebaran informasi yang mencerdaskan.
“Di tengah disrupsi informasi yang begitu masif, wartawan harus tetap menjadi insan perjuangan. Kita sedang menghadapi ancaman bencana informasi yang dapat mengganggu keberlangsungan bangsa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya posisi Yogyakarta sebagai Kota Pers Pancasila, yang menempatkan Pancasila sebagai benteng utama profesionalisme, martabat, dan marwah pers di tengah derasnya arus media sosial dan informasi tanpa batas.
Dalam sambutan yang penuh refleksi, Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya integritas, kebijaksanaan, dan tanggung jawab pers di era informasi real-time dan logika viralitas.
“Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan integritas, kebijaksanaan, serta kesadaran penuh atas dampak sosial dari setiap informasi yang diproduksi dan dikonsumsi di ruang publik,” tutur Sri Sultan.
Menurutnya, kualitas sebuah kabar tidak semata ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh kejernihan sumber, ketepatan cara, dan kebersihan niat.
“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepat dari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline,” tegas Sri Sultan.
Ia juga menyoroti tantangan era pasca-kebenaran (post-truth), ketika opini sering kali mengalahkan fakta dan algoritma media sosial lebih berpengaruh dibandingkan nurani.
“Kecepatan tanpa ketelitian berisiko menyesatkan. Kebebasan tanpa tanggung jawab berpotensi melukai kepercayaan publik,” tandasnya.
Sri Sultan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan demokrasi, dengan relasi yang saling menguatkan antara keterbukaan pemerintah dan fungsi kontrol pers.
“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada kebenaran demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Dalam susunan kepengurusan PWI DIY masa bakti 2025–2030, sejumlah tokoh nasional dan daerah dipercaya sebagai penasihat, di antaranya GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto, dan Ki Bambang Widodo.
Adapun jajaran Dewan Pakar diisi oleh para akademisi dan praktisi terkemuka, antara lain Prof. Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH, MH, Dr. Esti Susilarti, M.Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., serta Ahmad Subagya.
Pelantikan bersejarah ini menegaskan posisi Yogyakarta tidak hanya sebagai pusat budaya dan pendidikan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur pers Pancasila di tengah tantangan zaman yang terus berubah.
0 Comments