Ticker

7/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Pasang Iklan? Hubungi 085344204480



Negeri Kaya, Jalan Sengsara: Potret Pahit Inamosol di Usia 80 Tahun RI

SBB - Di saat kota-kota besar merayakan Hari Kasih Sayang dengan gemerlap lampu dan janji-janji manis, dari pedalaman Pulau Seram terdengar suara yang jauh berbeda. Bukan puisi tentang cinta, melainkan jeritan tentang pengabaian. Bukan tentang bunga dan cokelat, melainkan tentang lumpur, banjir, dan jalan yang menganga seperti luka yang tak pernah diobati.

Gerard Wakanno, salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), menyampaikan suara hati yang selama ini terpendam di balik pegunungan dan rimba Seram. Ia tidak berbicara dengan bahasa birokrasi yang dingin. Ia berbicara dengan bahasa kelelahan, dengan nada getir yang lahir dari realitas pahit yang setiap hari dihadapi warganya.

“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tapi bagi kami di Inamosol, kemerdekaan itu seperti bayangan yang belum pernah benar-benar singgah,” ucap Gerard, Sabtu (14/2/2026).

Di Inamosol, jalan bukan lagi sekadar infrastruktur. Jalan adalah penentu hidup dan mati. Jalan adalah penentu harga hasil bumi. Jalan adalah penentu apakah seorang ibu hamil bisa sampai ke puskesmas tepat waktu atau harus bertaruh nyawa di tengah lumpur dan deras arus sungai. Kondisi ruas jalan menuju kecamatan itu begitu memprihatinkan. Lubang besar, batuan terjal, dan kubangan lumpur menjadi pemandangan yang lebih lazim daripada aspal yang layak. Ketika hujan turun, jalan berubah menjadi sungai dadakan. Kendaraan terseret arus bukanlah cerita luar biasa, melainkan rutinitas yang diterima dengan pasrah.

Hanya kendaraan berpenggerak empat roda yang berani melintas, itu pun dengan biaya sewa yang mencekik. Ongkos transportasi melambung tinggi, menggerus penghasilan petani dan pedagang kecil. Sembilan dari sepuluh muatan hasil kebun, biaya angkutnya lebih mahal daripada nilai barang yang dibawa. Di mana letak keadilan ketika kerja keras berbulan-bulan harus terpotong habis hanya untuk menembus jalan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara?

Ironi semakin tajam ketika hingga satu tahun masa jabatan berjalan, Bupati SBB disebut belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Inamosol. Bagi warga, ini bukan sekadar absennya kunjungan kerja. Ini adalah simbol keterputusan. Ini adalah pesan sunyi bahwa wilayah mereka bukan prioritas. 

“Kami tidak butuh seremoni, kami butuh kehadiran dan keberpihakan,” tegas Gerard.

Padahal Inamosol bukan tanah kosong tanpa potensi. Tanahnya subur, hutannya kaya, kebunnya menghasilkan damar, pala, dan cengkeh yang aromanya telah lama mengharumkan perdagangan Nusantara. Damar menetes seperti air mata emas dari batang-batang pohon tua. Cengkeh dan pala merekah dengan kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Jika dikelola dan didukung dengan akses memadai, potensi ini bisa menjadi mesin penggerak ekonomi daerah, menyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan.

Namun kenyataannya, hasil bumi itu sering kali berakhir tragis. Busuk di pinggir jalan karena tak sempat diangkut tepat waktu. Dijual murah kepada tengkulak karena petani tak punya pilihan. Risiko kerusakan di perjalanan membuat harga ditekan serendah mungkin. Rantai distribusi yang tidak efisien menjadi belenggu yang membuat masyarakat terus berputar di lingkaran ketertinggalan. Mereka bekerja keras, tetapi keuntungan menguap di jalan berlumpur.

Di tengah gegap gempita pembangunan nasional, proyek-proyek mercusuar, dan percepatan transformasi digital, warga Inamosol merasa seperti catatan kaki yang terlupakan. Mereka tidak meminta jalan berlapis emas. Mereka tidak menuntut gedung megah atau fasilitas mewah. Mereka hanya meminta jalan yang layak dilalui. Jalan yang tidak berubah menjadi kubangan maut setiap kali hujan turun. Jalan yang memungkinkan anak-anak pergi ke sekolah tanpa harus berjalan berjam-jam menyusuri lumpur. Jalan yang memberi harga wajar bagi hasil keringat petani.

Gerard menegaskan bahwa masyarakat Inamosol telah menjaga alamnya dengan kearifan lokal. Mereka tidak merusak hutan sembarangan. Mereka memanen dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mereka berkontribusi nyata melalui komoditas yang menjadi denyut ekonomi daerah. Namun imbalan yang mereka rasakan adalah keterisolasian yang terus dipelihara oleh lambannya perhatian.

“Kami ini bagian dari Indonesia. Kami bukan penonton di republik ini. Kami pemilik sah kemerdekaan yang sama,” katanya dengan nada tegas.

Tanggal 14 Februari 2026 menjadi simbol kontras yang menyakitkan. Ketika dunia berbicara tentang cinta, Inamosol berbicara tentang kepedulian yang tak kunjung tiba. Ketika sebagian masyarakat menikmati akses jalan tol dan konektivitas tanpa batas, warga di pedalaman Seram masih berjibaku dengan lumpur dan arus sungai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya tidak berhenti di kota-kota pesisir atau pusat pemerintahan. Ia harus menembus hutan, menembus gunung, menembus wilayah yang selama ini hanya disebut dalam laporan statistik.

Suara dari Inamosol bukan ancaman, bukan pula sekadar keluhan emosional. Ia adalah pengingat keras bahwa pembangunan sejati diukur dari sejauh mana negara hadir di wilayah terluar dan terdalamnya. Delapan puluh tahun kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi perayaan seremonial, sementara di sudut negeri ini masih ada warga yang merasa hidup dalam keterbatasan infrastruktur yang mengunci masa depan mereka.

Hari ini, dari balik pegunungan dan rimba Seram, jeritan itu disampaikan dengan keberanian. Lihatlah kami. Dengarkan kami. Bangunlah bersama kami. Karena jika cinta pada negeri ini benar adanya, maka cinta itu harus dibuktikan dengan keberpihakan yang nyata, bukan sekadar janji yang larut bersama hujan di jalan berlumpur Inamosol. (KT/07) 

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments