Sejumlah Kepala Dinas di Era Bobby Nasution Berguguran, Publik Soroti Stabilitas Birokrasi Sumut

MEDAN – Dinamika birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menjadi sorotan. Pasca pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat tidak lama mengemban jabatan. Ada yang memilih mundur, ada pula yang tersandung persoalan hukum.

Fenomena ini memunculkan tanda tanya publik terkait stabilitas dan konsistensi roda pemerintahan di tingkat provinsi.

Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Hasmirizal Lubis, resmi mengundurkan diri dengan alasan keluarga. Berselang enam hari kemudian, tepatnya 20 Oktober 2025, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Rajali juga menyatakan mundur dengan alasan kesehatan.

Terbaru, beredar kabar bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Darmawan Siregar, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Sumut, Fitra Kurnia, dikabarkan turut mengundurkan diri. Hingga kini, informasi tersebut masih sebatas rumor yang beredar di kalangan internal dan publik.

Nama Hendra Darmawan Siregar bukan sosok baru dalam dinamika jabatan strategis di Sumut. Ia dilantik pada Jumat, 22 Agustus 2025, menggantikan Topan Ginting yang sebelumnya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Artinya, Hendra belum genap enam bulan menjabat sebagai Kadis PUPR—posisi yang dikenal sebagai salah satu jabatan paling strategis dan bergengsi di lingkungan Pemprov Sumut.

Sementara itu, Fitra Kurnia dilantik oleh Gubernur Bobby Nasution pada 15 Agustus 2025 sebagai Kepala Dinas Perindag ESDM. Masa jabatannya pun belum genap satu tahun.

Jika kabar tersebut benar, maka dalam kurun waktu kurang dari satu tahun pemerintahan berjalan, telah terjadi beberapa pergantian di posisi kepala dinas strategis. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kesinambungan program pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, energi, perdagangan, hingga ketahanan pangan.

Guna mengonfirmasi kabar tersebut, kru media telah menghubungi Asisten I Pemprov Sumut Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Basarin Yunus Tanjung, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Dr. Erwin Hotmansyah Harahap, S.STP., M.M, melalui pesan WhatsApp pada Rabu (11/02/2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.

Publik kini menanti klarifikasi dari Pemprov Sumut untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus memberikan kepastian terkait keberlanjutan kepemimpinan di sejumlah OPD strategis.

(Julianto)