Jika pasokan global terganggu, tekanan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dapat meningkat. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan cepat untuk menekan konsumsi energi domestik.
Salah satu langkah yang dinilai layak dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah dan swasta, kecuali sektor vital. Kebijakan tersebut dapat dipadukan dengan percepatan serta perpanjangan cuti bersama Lebaran guna menekan mobilitas masyarakat dalam waktu relatif singkat.
Kombinasi kebijakan ini dinilai berpotensi menurunkan mobilitas nasional secara signifikan sehingga konsumsi BBM dapat ditekan selama periode rawan gangguan pasokan energi.
Mobilitas harian menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi BBM nasional. Sektor transportasi, terutama kendaraan pribadi, menghabiskan jutaan liter bahan bakar setiap hari akibat aktivitas perjalanan pergi dan pulang kerja.
Kemacetan di kawasan metropolitan seperti Jakarta dan wilayah Jabodetabek turut memperburuk konsumsi BBM. Kendaraan yang terjebak kemacetan cenderung menghabiskan lebih banyak bahan bakar karena kondisi berhenti dan berjalan secara terus-menerus.
Dalam kondisi tersebut, mobilitas kerja harian dinilai menjadi salah satu sumber pemborosan BBM terbesar di Indonesia.
Jika pemerintah menerapkan WFH secara luas bagi pegawai administrasi yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, jutaan kendaraan tidak perlu melakukan perjalanan setiap hari. Dampaknya antara lain berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, menurunnya kemacetan yang menyebabkan pemborosan bahan bakar, serta berkurangnya perjalanan dinas dan mobilitas sekunder.
Pengalaman selama masa pandemi menunjukkan bahwa kebijakan WFH mampu menurunkan mobilitas perkotaan secara signifikan. Dampaknya tidak hanya terasa pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga pada penurunan konsumsi energi di sektor transportasi.
Selain penerapan WFH, percepatan dan perpanjangan cuti bersama Lebaran juga dinilai dapat menjadi langkah tambahan untuk menekan mobilitas masyarakat. Kebijakan ini dinilai memiliki dua manfaat sekaligus.
Pertama, percepatan cuti bersama dapat membuat sebagian aktivitas perkantoran berhenti lebih awal sehingga mobilitas pekerja menurun lebih cepat. Kedua, perpanjangan masa cuti dapat memperlambat kembalinya mobilitas kerja normal setelah Lebaran.
Dengan demikian, konsumsi BBM dapat ditekan lebih lama selama periode rawan gangguan pasokan energi.
Strategi serupa sebelumnya pernah digunakan pemerintah untuk mengatur arus mudik agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Namun dalam konteks krisis energi, tujuan kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga menekan konsumsi BBM nasional.
Keunggulan dari kombinasi kebijakan WFH dan cuti bersama Lebaran adalah dapat diterapkan dengan cepat tanpa memerlukan investasi infrastruktur baru. Pemerintah hanya perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur penerapan WFH bagi aparatur sipil negara dan pegawai sektor swasta non-vital, sementara sektor vital seperti energi, kesehatan, logistik, transportasi, keamanan, serta pelayanan publik tetap beroperasi normal.
Dengan kebijakan ini, konsumsi BBM nasional berpotensi menurun dalam waktu singkat karena berkurangnya mobilitas jutaan pekerja setiap hari.
Dalam situasi krisis energi, lonjakan permintaan BBM sering kali memicu kepanikan masyarakat. Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum dapat terjadi jika mobilitas tetap tinggi sementara pasokan terganggu.
Melalui pengurangan mobilitas lewat WFH dan cuti panjang, tekanan terhadap distribusi BBM dapat dikurangi. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah terjadinya panic buying di masyarakat.
Meski demikian, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah. Sejumlah sektor tetap membutuhkan kehadiran fisik di tempat kerja. Selain itu, sektor informal serta usaha kecil di sekitar kawasan perkantoran juga berpotensi terdampak.
Karena itu, kebijakan ini sebaiknya diposisikan sebagai langkah sementara selama periode krisis energi, bukan sebagai perubahan permanen dalam sistem kerja nasional.
Dalam situasi ketidakpastian pasokan minyak global, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan berbagai opsi yang dapat segera diterapkan. Penerapan WFH yang dipadukan dengan percepatan serta perpanjangan cuti bersama Lebaran dapat menjadi salah satu strategi darurat yang realistis untuk menghemat konsumsi BBM nasional.
Kebijakan sederhana ini dinilai berpotensi mengurangi mobilitas jutaan kendaraan setiap hari, sebuah langkah yang signifikan ketika pasokan energi sedang berada di bawah tekanan.
Jakarta, 6 Maret 2026
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB.
0 Comments