Dalam sambutannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat, Bupati menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah selama satu tahun anggaran.
“LKPJ merupakan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis, pelaksanaan program pembangunan, serta capaian kinerja Pemerintah Daerah selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Bupati, Selasa (5/5/2026).
Bupati juga memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Buru Selatan yang telah melakukan pembahasan LKPJ secara serius, kritis, dan konstruktif. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan DPRD menjadi masukan penting untuk memperbaiki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Seluruh rekomendasi, saran, dan masukan dari DPRD akan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan pembenahan demi tercapainya pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam suasana rapat yang penuh keakraban, Bupati turut menyampaikan sebuah pantun yang disambut hangat para peserta sidang.
Menutup sambutannya, Bupati berharap hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Daerah terus terjaga dengan baik demi mendorong kemajuan Kabupaten Buru Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. (AL)
0 Comments