Menurut Darmizal, Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya telah menunjukkan komitmen yang jelas terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena itu, arah kebijakan pemerintah dinilai sudah cukup menjadi jawaban atas berbagai keraguan publik.
"Arah kebijakan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah sangat tegas dan tidak perlu diragukan lagi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Presiden sejak hari pertama dilantik sudah memberikan sinyal yang kuat bahwa hukum harus menjadi panglima dan korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," kata Darmizal, Senin (20/7/2026).
Ia menilai tuntutan agar Istana memberikan klarifikasi atas setiap perkembangan perkara hukum justru tidak substansial dan berpotensi mengaburkan fokus pemerintahan.
Menurut alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, publik seharusnya melihat komitmen pemerintah dalam memperkuat lembaga penegak hukum, bukan menarik lembaga kepresidenan ke dalam aspek teknis penanganan perkara.
"Publik semestinya melihat komitmen makro yang ditunjukkan oleh kepala negara melalui penguatan lembaga-lembaga hukum, bukan malah menarik lembaga kepresidenan ke dalam teknis perkara individu," ujarnya.
Darmizal mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya.
Menurutnya, perkara yang menyeret Febrie Ardiansyah telah berada sepenuhnya dalam ranah lembaga penegak hukum yang memiliki mekanisme penyelesaian sesuai koridor konstitusi.
"Intervensi opini maupun desakan klarifikasi kepada Istana hanya akan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu. Yang lebih penting adalah mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan," katanya.
Ia menegaskan bahwa penegak hukum harus diberi ruang bekerja tanpa tekanan politik sehingga objektivitas penanganan perkara tetap terjaga.
Darmizal juga mengingatkan bahwa menyeret Istana ke dalam polemik tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional, lanjutnya, kepastian hukum menjadi fondasi penting yang tidak boleh terganggu oleh kegaduhan politik.
Karena itu, ia mengajak masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian perkara kepada mekanisme peradilan yang berlaku.
Darmizal meyakini pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari prinsip negara hukum.
"Dengan komitmen tersebut, publik diharapkan dapat bersikap dewasa secara hukum dan membiarkan aparat penegak hukum bekerja secara independen, profesional, serta objektif tanpa menyeret nama Presiden ke dalam ranah teknis yudisial yang bukan menjadi domain tugasnya," pungkasnya. (W)
0 Comments