Ferry berharap kehadiran Kapolda yang baru menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus membawa perubahan dalam penyelesaian berbagai perkara yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam keterangannya, Ferry mendesak Kapolda Papua Barat Daya agar memberikan perhatian serius terhadap sejumlah dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Kabupaten Sorong Selatan yang, menurutnya, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Salah satu perkara yang disorotinya adalah dugaan kasus Yayasan Tipari yang disebut belum tuntas sejak masih berada di bawah wilayah hukum Polda Papua Barat hingga terbentuknya Polda Papua Barat Daya.
Selain itu, Ferry juga menyinggung dugaan pemotongan dana desa melalui Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Sorong Selatan pada periode 2023–2025. Menurutnya, terdapat dugaan praktik pemotongan dana kampung yang dilakukan tanpa kesepakatan yang jelas dengan pemerintah kampung.
Ia turut menyoroti pergantian sejumlah kepala kampung di Kabupaten Sorong Selatan yang menurutnya tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, melainkan didasarkan pada kepentingan politik. Ferry menyebut Kampung Nak-Nak di Distrik Kokoda dan Kampung Bedare di Distrik Metemani sebagai beberapa contoh yang diklaim mengalami kondisi tersebut.
Ferry juga mengkritisi lambatnya penanganan sejumlah dugaan perkara korupsi di Sorong Selatan. Ia meminta Kapolda Papua Barat Daya melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran penegak hukum, termasuk Kanit Reskrim Polres Sorong Selatan.
"Saya menduga mandeknya penanganan sejumlah kasus tipikor di Sorong Selatan karena penanganannya tidak profesional. Saya juga menduga perkara-perkara tersebut bisa saja dijadikan ATM berjalan. Karena itu saya mendesak Kapolda Papua Barat Daya segera mengevaluasi dan mencopot Kanit Reskrim Polres Sorong Selatan serta mengungkap seluruh kasus tipikor yang hingga kini belum tuntas," tegas Ferry.
Menurut Ferry, upaya pemberantasan korupsi merupakan syarat penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Persoalan korupsi harus diberantas agar tidak ada mafia koruptor yang kebal terhadap hukum. Masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Ferry berharap di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru, penanganan berbagai dugaan kasus korupsi di Sorong Selatan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (FO)
0 Comments