PMNJ Kembali Gelar Aksi Jilid VI di KPK, Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Program P3-TGAI di NTB

JAKARTA – Persatuan Mahasiswa Nusa Tenggara Barat Jakarta (PMNJ) kembali menggelar Aksi Jilid VI di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (29/7/2026). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari upaya PMNJ mengawal laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025.

Dalam aksi itu, massa mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah mereka sampaikan dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

PMNJ juga meminta KPK mendalami dugaan adanya penerimaan fee sebesar 20 persen serta dugaan praktik jual beli proyek yang, menurut laporan yang mereka sampaikan, dikaitkan dengan nama Mori Hanafi. Massa menekankan agar seluruh dugaan tersebut diperiksa secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa demonstrasi ini merupakan bagian dari rangkaian pengawalan atas laporan yang sebelumnya telah disampaikan kepada KPK beserta dokumen dan bukti pendukung yang mereka miliki.

Menurut PMNJ, masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum atas setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum. Karena itu, mereka berharap KPK dapat memberikan perkembangan terkait tindak lanjut laporan tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam orasinya, massa juga meminta KPK memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara serta menghambat manfaat program bagi masyarakat, khususnya para petani sebagai penerima manfaat Program P3-TGAI.

PMNJ menegaskan akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut hingga terdapat kejelasan dari aparat penegak hukum. Menurut mereka, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Hingga kegiatan berakhir, massa menyampaikan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum yang berjalan, sembari menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada KPK sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari KPK mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut. Sementara itu, pihak yang disebut dalam tuntutan aksi belum memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dugaan yang disampaikan massa. (W)