Namlea,
KT
Berdasarkan laporan anggota Panitia
Pengawas Lapangan (PPL), bahwasanya yang melakukan proses Pencocokan dan
Penelitian (Coklik) data pemilih, di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, bukanlah
dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Hal tersebut disampaikan salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Batabual, La Bai, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwascam se-Kabupaten Buru, yang berlangsung Sabtu (15/10) kemarin.
Menurut LaBai, Pelanggaran itu diketahui terjadi pada 9 Oktober 2016 yang lalu. Selain itu Ia juga mengakui telah mengetahui hal tersebut dari anggota PPL di Kecamatan Batabual. Juga memiliki bukti berupa Surat Tugas (SK) atas nama petugas PPDP yang tidak sesuai dengan petugas yang melakukan Coklik di lapangan.
Dari pantauan Kompas Timur, Turut hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadli Silawane, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Buru, Mustafa Latuconsina dan sejumlah anggota komisioner lainya.
Menanggapi temuan pelanggaran Coklik tersebut, ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadli Silawane
mengatakan, tahapan proses Coklik sudah berjalan dan tahapannya suda lewat.
Dengan begitu Silawane
mengatakan agar pengawas
dapat melihat kembali program
jadwal pelaksanaan.
"Kalau model begini, ini celaka. Katong bisa celaka rame-rame. Ini suda harus dilaporkan. Maksud beta kalu sudah lapor, harus konsultasi dengan pihak Kabupaten, lalu apa dan bagaimana perlakuanya. Kan gitu", tegas Silawane.
Ia juga menegaskan, agar pelanggaran Coklik yang dilakukan oleh non anggota PPDP itu harus ditindak lanjuti.
"Bapak harus tanya ke PPK. Tanya di kantor dengan menyurati mereka (PPK-Red). Lalu kalau suratnya suda lewat waktunya namun blum datang dan ditanggapi maka panggil lagi. Sesudah ini, Bapak juga harus kordinasi untuk segerah memproses temuan ini", tendas Bawaslu. (KT-RS)
Hal tersebut disampaikan salah satu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Batabual, La Bai, dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwascam se-Kabupaten Buru, yang berlangsung Sabtu (15/10) kemarin.
Menurut LaBai, Pelanggaran itu diketahui terjadi pada 9 Oktober 2016 yang lalu. Selain itu Ia juga mengakui telah mengetahui hal tersebut dari anggota PPL di Kecamatan Batabual. Juga memiliki bukti berupa Surat Tugas (SK) atas nama petugas PPDP yang tidak sesuai dengan petugas yang melakukan Coklik di lapangan.
Dari pantauan Kompas Timur, Turut hadir dalam kegiatan Bimtek tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadli Silawane, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Buru, Mustafa Latuconsina dan sejumlah anggota komisioner lainya.
Menanggapi temuan pelanggaran Coklik tersebut, ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Fadli Silawane
mengatakan, tahapan proses Coklik sudah berjalan dan tahapannya suda lewat.
Dengan begitu Silawane
mengatakan agar pengawas
dapat melihat kembali program
jadwal pelaksanaan. "Kalau model begini, ini celaka. Katong bisa celaka rame-rame. Ini suda harus dilaporkan. Maksud beta kalu sudah lapor, harus konsultasi dengan pihak Kabupaten, lalu apa dan bagaimana perlakuanya. Kan gitu", tegas Silawane.
Ia juga menegaskan, agar pelanggaran Coklik yang dilakukan oleh non anggota PPDP itu harus ditindak lanjuti.
"Bapak harus tanya ke PPK. Tanya di kantor dengan menyurati mereka (PPK-Red). Lalu kalau suratnya suda lewat waktunya namun blum datang dan ditanggapi maka panggil lagi. Sesudah ini, Bapak juga harus kordinasi untuk segerah memproses temuan ini", tendas Bawaslu. (KT-RS)
0 Comments