Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah wartawan dari berbagai media cetak, online, maupun elektronik yang selama ini aktif meliput berbagai kegiatan pemerintahan di Bumi Fuka Bipolo.
Dalam kesempatan itu, La Hamidi menyampaikan bahwa undangan buka puasa bersama ini merupakan bentuk silaturahmi secara pribadi kepada para jurnalis. Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan wartawan dapat terjalin lebih dekat, layaknya hubungan persaudaraan.
Menurutnya, pertemuan tersebut bertujuan untuk menghilangkan sekat maupun batasan komunikasi antara pemerintah daerah dan para jurnalis.
“Kami mengundang teman-teman jurnalis secara pribadi untuk bersilaturahmi sebagai basudara, orang kai wait. Melalui momentum ini kita ingin meniadakan sekat antara pemerintah dan jurnalis,” ujar La Hamidi.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan media memiliki hubungan kemitraan yang sangat penting. Jurnalis memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, baik terkait program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun berbagai hal yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Teman-teman wartawan memiliki peran yang sangat penting. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, media juga berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu kita harus tetap berkolaborasi,” katanya.
La Hamidi mengakui bahwa kritik dari media merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Ia bahkan mempersilakan jurnalis untuk menyampaikan berbagai kekurangan yang ada di daerah. Namun ia berharap setiap pemberitaan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi informasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya proses cek dan ricek dalam dunia jurnalistik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya melihat kadang ada berita yang seolah-olah menggambarkan bahwa tidak ada hal baik yang dilakukan di daerah ini. Padahal dalam jurnalistik kita mengenal prinsip cek dan ricek serta pemberitaan yang berimbang,” ujarnya.
Bupati juga menyinggung munculnya sejumlah informasi yang menurutnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di Kabupaten Buru Selatan. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membangun opini negatif, termasuk isu yang menyebut kondisi daerah sedang mengalami kehancuran.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan yang saat ini dihadapi bukan semata-mata karena kinerja pemerintah daerah, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan skema transfer dana ke daerah.
La Hamidi menjelaskan bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkompetisi untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita sekarang diperhadapkan dengan lebih dari 500 kabupaten dan kota yang sama-sama berjuang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Ini tentu bukan hal yang mudah,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa dalam berbagai diskusi dengan sejumlah kementerian di tingkat pusat, pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan berbagai dokumen pendukung secara lengkap, terutama dalam pengajuan pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pemerintah pusat kini sangat memperhatikan kesiapan administrasi dan dokumen perencanaan sebelum memberikan dukungan anggaran kepada daerah.
“Untuk mendapatkan dukungan pembangunan, khususnya infrastruktur, semua dokumen pendukung harus lengkap. Pemerintah pusat sekarang melihat itu secara sangat detail sebelum memberikan pembiayaan,” ungkapnya.
Karena itu, La Hamidi berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk menyampaikan informasi yang objektif mengenai kondisi dan upaya pembangunan di Kabupaten Buru Selatan.
Ia menilai pemberitaan yang berimbang akan membantu pemerintah daerah dalam meyakinkan pemerintah pusat bahwa daerah terus berupaya melakukan pembangunan meski menghadapi berbagai keterbatasan fiskal.
“Saya berharap informasi positif tentang daerah ini juga dapat disampaikan kepada publik. Jangan sampai tulisan kita justru merugikan upaya yang sedang dilakukan pemerintah untuk memperjuangkan pembangunan di Buru Selatan,” tutupnya.
Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Buru Selatan semakin solid, sehingga kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat terus berjalan secara sehat, profesional, dan konstruktif. (KT/03)
0 Comments