Menurut Fernando, kuatnya dugaan di tengah masyarakat mengarah pada motif kritik yang selama ini disuarakan korban, khususnya terkait isu supremasi sipil di Indonesia.
“Ada kecurigaan publik bahwa serangan ini berkaitan dengan kritik terhadap supremasi sipil yang dianggap mengganggu kenyamanan pihak tertentu dalam institusi negara,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menilai, jika benar serangan tersebut dilatarbelakangi oleh kritik, maka tindakan tersebut mencerminkan sikap anti-demokrasi. Fernando bahkan menyebut pelaku, termasuk aktor intelektual di baliknya, sebagai pihak yang tidak siap menerima evaluasi publik.
“Siapapun yang terlibat adalah pecundang dan anti demokrasi, karena tidak mau dikritik,” tegasnya.
Fernando juga menyoroti prinsip dasar lembaga negara yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, setiap institusi yang menggunakan uang rakyat seharusnya terbuka terhadap kritik, bukan justru alergi terhadapnya.
“Kalau tidak siap dikritik, lebih baik jadi organisasi masyarakat saja. Anggaran yang mereka gunakan berasal dari pajak rakyat, jadi rakyat bukan lawan, tapi mitra dalam membangun bangsa,” katanya.
Lebih jauh, ia mendorong Prabowo Subianto untuk tetap tegas dalam menegakkan hukum, termasuk dalam kasus ini. Ia berharap tidak ada kompromi, meskipun harus mengambil langkah sulit di dalam lingkar kekuasaan.
“Saya berharap Presiden tetap seperti ‘macan’ dalam penegakan hukum. Jangan labil, walaupun harus membersihkan institusi atau orang-orang terdekat,” pungkasnya.
Pernyataan ini menambah tekanan publik terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus secara terang benderang, sekaligus menjadi ujian komitmen negara dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. (KT/w)
0 Comments