Ferry menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sejak 2019 hingga 2026 dalam mengurus dan mendampingi mahasiswa tanpa dukungan serius dari pemerintah daerah. Ia mempertanyakan sikap Bupati yang dinilai tidak menghargai kerja keras para pengurus di lapangan.
“Sejak 2019 sampai sekarang, kami bekerja mengurus mahasiswa tanpa dukungan pemerintah. Kami bahkan datang membawa surat audiensi ke Pemda Sorong Selatan, namun tidak ada perhatian. Bupati seharusnya menghargai kerja orang lain, bukan justru mencari popularitas,” tegas Ferry.
Ia juga menyinggung persoalan 55 unit ekskavator di wilayah Imekko yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, bukan malah masuk ke ranah yang berpotensi menimbulkan konflik baru di kalangan mahasiswa.
Selain itu, Ferry menegaskan bahwa seluruh pengurus Korwil telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi dalam mengurus mahasiswa dari Sorong hingga Sukabumi. Karena itu, ia meminta mahasiswa untuk menghargai proses dan perjuangan yang telah dilakukan.
“Kami yang bertanggung jawab penuh di Sukabumi. Kalau ada mahasiswa yang tidak menghargai kerja keras ini, kami tegaskan untuk mengambil sikap. Etika dan moral harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Ferry juga menyoroti beredarnya video yang memperlihatkan Bupati Sorong Selatan membagikan uang di Toraja. Ia meminta pihak berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menelusuri kebenaran dan legalitas kebijakan tersebut.
“Kalau benar video itu, kami minta pihak berwenang untuk menelusuri. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia menilai, kehadiran Bupati dalam dinamika mahasiswa justru memperkeruh situasi. Oleh karena itu, Ferry mengajak semua pihak untuk kembali fokus pada pembinaan mahasiswa secara sehat serta menghargai kerja kolektif yang telah dibangun selama ini.
“Mahasiswa harus menunjukkan etika dan moral yang baik. Kalau tidak, maka harus siap menerima konsekuensi,” tutupnya. (FO)
0 Comments