Gelombang Ekskavator Masuk Imekko, Aktivis Sorong Raya Desak Izin Sawit Dibuka ke Publik

Sorong – Masuknya ratusan alat berat ke kawasan hutan adat Imekko, Kabupaten Sorong Selatan, memicu gelombang protes dari masyarakat adat. Aktivis Sorong Raya, Ferry Onim, secara terbuka mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait izin perusahaan yang diduga melakukan ekspansi perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Sorotan itu menguat setelah ratusan ekskavator dan kapal dilaporkan masuk melalui Pelabuhan Jamarema, Distrik Metemani yang diduga menjadi pintu masuk aktivitas pembukaan lahan skala besar di kawasan hutan adat Imekko.

Sebagai Ketua Forum Imekko Bersatu PBD, Onim menegaskan bahwa pihaknya menuntut transparansi penuh atas izin yang diberikan kepada perusahaan. Ia bahkan mendesak Gubernur Papua Barat Daya untuk segera menghentikan seluruh aktivitas yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Selama masyarakat Imekko masih melahirkan generasi penerus, hentikan investasi yang merusak ruang hidup kami. Jangan sampai sawit menjadi jalan menuju kepunahan,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).

Menurut Onim, ancaman terhadap hutan adat bukanlah hal baru. Wilayah Moswaren sebelumnya telah mengalami pembabatan hutan, dan kini ekspansi disebut mulai merambah pesisir Pantai Imekko wilayah vital bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Lebih jauh, ia mengungkap dugaan keterlibatan PT Hendirson Agri Mandiri, perusahaan yang sebelumnya beroperasi di Merauke, yang kini disebut mengalihkan alat berat ke Sorong Selatan. Alat-alat tersebut, kata dia, sempat tiba di Kota Sorong sebelum akhirnya diarahkan ke Imekko.

Onim juga menyoroti dugaan inkonsistensi sikap pemerintah daerah. Di satu sisi terlihat ada penolakan terhadap investasi, namun di sisi lain aktivitas perusahaan tetap berjalan.

“Ada kejanggalan. Pemerintah seperti berbicara dua arah. Ini yang akan kami telusuri, termasuk seluruh dokumen perizinannya,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia memastikan masyarakat adat tidak akan tinggal diam. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemberian izin, aksi protes besar-besaran siap digelar, bahkan hingga menduduki kantor gubernur.

“Kami akan lawan. Ini soal masa depan generasi kami dan keberlangsungan hutan adat,” tegasnya.

Isu ini kini menjadi sorotan serius, mempertemukan kepentingan investasi dengan hak hidup masyarakat adat sebuah konflik klasik yang kembali mencuat di tanah Papua. (KT/F) 

Baca Juga