Dalam pernyataannya, Jumat (3/4/2026), Onim menegaskan agar pihak DLH tidak menggiring opini tanpa didukung data yang jelas dan valid.
“Stop mengalihkan isu. Jika ada tuduhan atau pernyataan, harus dibuktikan dengan data yang valid,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa wilayah hutan adat masyarakat Imekko bukanlah lahan kosong, melainkan tanah bersejarah yang diwariskan oleh leluhur dan dipertahankan dengan pengorbanan besar.
“Wilayah Inanwatan, Metemani, Kais, dan Kokoda adalah tanah adat yang memiliki nilai sejarah panjang. Leluhur kami berkorban demi keberlangsungan hidup generasi saat ini,” ujarnya.
Onim juga mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak bertindak seolah-olah sebagai pemilik wilayah adat demi kepentingan pendapatan daerah maupun keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus menghormati hak-hak masyarakat adat.
Selain itu, ia memperingatkan agar pemerintah dan pihak terkait tidak menjadikan wilayah adat Imekko sebagai objek investasi tanpa persetujuan masyarakat setempat.
Sorotan juga diarahkan pada aktivitas perusahaan yang diduga mulai masuk ke wilayah Sorong Selatan, termasuk kedatangan alat berat berupa 19 ekskavator dari Merauke yang disebut telah tiba melalui jalur laut dan diturunkan di Pelabuhan Jamarema, Distrik Metemani.
Menurut Onim, pola serupa pernah terjadi pada periode 2002–2003 oleh grup perusahaan lain yang awalnya mengklaim hanya melintas, namun berujung pada kerusakan hutan adat serta meninggalkan persoalan berkepanjangan bagi masyarakat.
“Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang kembali di wilayah adat Imekko,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan perusahaan baru yang sebelumnya beroperasi di Merauke dan disebut telah menimbulkan kerusakan, kini mencoba masuk ke wilayah Papua Barat Daya.
Lebih lanjut, Onim mengingatkan pihak perusahaan agar berhati-hati dalam menjalankan aktivitas di wilayah adat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Imekko akan terus menjaga dan melindungi tanah adat mereka dari segala bentuk ancaman.
“Masyarakat Imekko akan terus menjaga dan melindungi tanah adatnya. Jangan sampai kepentingan investasi mengorbankan hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak adat di Papua Barat Daya. Pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret guna mencegah konflik serta menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat. (FO)
0 Comments