Kegiatan yang dimulai pukul 17.30 WIB itu dihadiri pengurus GMNI Jakarta Timur, aktivis mahasiswa, pegiat sosial, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap isu kemanusiaan, keadilan sosial, dan persoalan masyarakat adat di Papua.
Acara tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus diskusi kritis mengenai praktik kolonialisme modern yang dinilai masih berlangsung di Indonesia, khususnya melalui eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Efrem Elman Siarif Ndruru, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen GMNI dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Karena bagi GMNI, ketidakadilan di manapun terjadi adalah ancaman bagi keadilan di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi di tanah Papua hari ini, adalah bukti nyata bahwa kolonialisme tidak mati, ia hanya berganti kulit,” tegas Efrem di hadapan peserta diskusi.
Menurutnya, bentuk penjajahan saat ini tidak lagi hadir melalui kekuatan militer seperti masa lampau, melainkan melalui penguasaan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, serta kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat.
Efrem menilai film dokumenter Pesta Babi secara gamblang memperlihatkan realitas tersebut. Film itu menggambarkan bagaimana kekayaan alam Papua, mulai dari emas, tembaga, hasil hutan, hingga sumber daya laut, dieksploitasi oleh korporasi besar dan pihak asing. Sementara di sisi lain, masyarakat adat justru masih hidup dalam kemiskinan, keterbatasan akses pembangunan, serta tekanan sosial di tanah mereka sendiri.
“Inilah yang dimaksud dengan Pesta Babi: pesta kemewahan dan keuntungan besar bagi para penguasa dan pemodal, sementara rakyat asli justru menjadi korban yang terus terpinggirkan dari tanah dan hak hidupnya sendiri,” ujarnya.
Usai pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan aktivis dan pengurus organisasi, yakni Rommy Jiwaperwira, Salomania Marsela, dan Deniao Umboh.
Dalam pemaparannya, Rommy Jiwaperwira menyoroti kebijakan pembangunan dan tata kelola politik yang dinilai sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat adat atas nama investasi dan pembangunan nasional.
Sementara itu, Salomania Marsela yang berasal dari Papua menyampaikan pengalaman dan pandangannya mengenai dampak sosial serta budaya akibat masuknya perusahaan-perusahaan besar ke wilayah adat. Ia menilai investasi tidak selalu membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bahkan kerap menghilangkan identitas budaya dan ruang hidup masyarakat adat.
Di sisi lain, Deniao Umboh mengaitkan persoalan tersebut dengan semangat Trisakti dan cita-cita persatuan bangsa. Menurutnya, persatuan Indonesia tidak dapat dibangun di atas ketidakadilan terhadap rakyat.
“Keutuhan NKRI harus dibangun di atas keadilan sosial. Persatuan tidak boleh berdiri di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan terkait langkah konkret yang dapat dilakukan mahasiswa dan pemuda dalam memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat.
Dalam penutupan kegiatan, seluruh peserta menegaskan pentingnya penghentian praktik kolonialisme modern dalam bentuk apa pun, serta mendesak negara agar lebih serius melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.
GMNI Jakarta Timur juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu ketidakadilan sosial dan membawa suara masyarakat yang terpinggirkan ke ruang publik, sejalan dengan nilai perjuangan Trisakti yang menekankan kedaulatan, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. (EN)
0 Comments