Permasalahan bermula pada masa kepemimpinan Abdul Kadir Loklomin sebagai Ketua Umum HMI Cabang Sorong periode 2023–2024. Sejumlah kader dan alumni menilai gaya kepemimpinannya memicu berbagai konflik internal dan dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai organisasi.
Sorotan juga muncul terhadap perilaku Abdul Kadir di luar aktivitas organisasi. Ia disebut pernah menghadiri salah satu tempat hiburan malam di Jakarta dan mengaku sebagai Ketua Umum HMI Cabang Sorong dalam kondisi yang dinilai tidak pantas. Peristiwa tersebut dianggap mencederai citra kader HMI sebagai organisasi yang berlandaskan nilai keislaman dan intelektualitas.
Setelah masa jabatannya berakhir, HMI Cabang Sorong menggelar Konferensi Cabang pada 27 September 2024 sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam forum tersebut, Mukhlis Rumadan ditetapkan sebagai Ketua Cabang terpilih menggantikan Abdul Kadir Loklomin yang telah demisioner.
Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) pengesahan dari Pengurus Besar HMI (PB HMI) belum diterbitkan. Kondisi ini memicu polemik di internal organisasi dan menimbulkan dugaan adanya intervensi politik menjelang Kongres HMI.
Menurut informasi yang berkembang di kalangan kader, Abdul Kadir diduga meminta salah satu pengurus PB HMI agar tidak menerbitkan SK kepengurusan Mukhlis Rumadan.
“Jangan keluarkan SK kepada Mukhlis sebab dia keras kepala dan besok tidak sejalan dengan kita di kongres,” demikian pernyataan yang disebut disampaikan Abdul Kadir kepada pengurus pusat.
Situasi semakin memanas setelah muncul agenda Konferensi Cabang baru yang diprakarsai dua karateker, Fauzan Somad dan Alexander Segey. Langkah tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kader dan alumni karena dinilai bertentangan dengan hasil konferensi sebelumnya yang dianggap sah secara konstitusi organisasi.
Berdasarkan komunikasi internal yang beredar, Fauzan Somad disebut mengakui keabsahan Mukhlis Rumadan sebagai Ketua Cabang hasil konferensi resmi. Namun, ia mengaku tetap menjalankan instruksi dari PB HMI untuk melaksanakan konferensi ulang.
“Saya hanya mengikuti perintah Ketum PB HMI untuk segera melakukan konferensi di HMI Cabang Sorong,” ujar Fauzan sebagaimana dikutip dari percakapan internal organisasi.
Menanggapi polemik tersebut, Mukhlis Rumadan menegaskan bahwa keterlambatan pelantikannya bukan disebabkan oleh dirinya, melainkan karena SK dari PB HMI belum diterbitkan.
“Saya tidak dilantik sampai sekarang bukan faktor kesengajaan, sebab SK itu bukan saya yang keluarkan, melainkan Pengurus PB HMI,” ujar Mukhlis.
Ia juga mempertanyakan dasar hukum penunjukan karateker di HMI Cabang Sorong.
“Jika pengurus PB menurunkan karateker di HMI Cabang Sorong, apa yang menjadi dasar hukumnya? Jika dasarnya adalah konstitusi, pasal berapa yang menjelaskan hal demikian?” tegasnya.
Sejumlah alumni HMI di Papua Barat dan Papua Barat Daya turut menyayangkan kondisi tersebut. Mereka menilai konflik berkepanjangan dan dugaan pengabaian hasil forum demokratis berpotensi memicu dualisme kepengurusan serta merusak marwah organisasi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Menurut para alumni, keberadaan HMI di tanah Papua merupakan hasil perjuangan panjang sejak 1988. Karena itu, setiap proses regenerasi dan pergantian kepemimpinan seharusnya tetap berpijak pada konstitusi organisasi, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Kini perhatian kader dan alumni tertuju pada sikap resmi PB HMI. Mereka menilai kasus di Sorong menjadi ujian serius bagi integritas organisasi dalam menjaga demokrasi internal dan menegakkan aturan organisasi secara adil. (FO)
0 Comments