Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute itu menegaskan, pengamanan lahan di Mekkah harus dipahami sebagai fondasi struktural transformasi pelayanan haji Indonesia — bukan sekadar proyek fisik.
“Kampung Haji tidak boleh berhenti sebagai proyek bangunan. Ia harus dirancang sebagai sistem yang menghubungkan aset, logistik, teknologi, dan kesejahteraan umat dalam satu arsitektur kebijakan lintas generasi,” tegas Haidar Alwi.
Haji sebagai Ekosistem Global
Haidar menempatkan haji sebagai ekosistem global bernilai besar. Setiap tahun, Indonesia memberangkatkan sekitar 221 ribu jamaah, menjadikannya salah satu negara dengan kuota terbesar di dunia. Angka itu, menurutnya, bukan sekadar statistik, melainkan potensi ekonomi, logistik, dan tata kelola yang sangat strategis.
Dengan kepemilikan aset di Tanah Suci, Indonesia perlahan bergerak dari posisi “pengguna fasilitas” menjadi pihak yang memiliki kendali lebih besar atas pelayanan jamaahnya sendiri.
“Tanah adalah dasar karena tanpa kepemilikan negara tidak memiliki kendali. Ekosistem adalah struktur karena tanpa sistem aset menjadi pasif. Dan tata kelola adalah penentu karena tanpa disiplin manajemen, fondasi sebesar apa pun tidak akan memberi dampak,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, kepemilikan aset saja tidak cukup. Profesionalisme, transparansi, dan integrasi sistem menjadi kunci agar fondasi strategis itu benar-benar menghasilkan manfaat.
Ekosistem Haji Terintegrasi Nusantara
Haidar Alwi menawarkan konsep Ekosistem Haji Terintegrasi Nusantara. Dalam desain ini, Kampung Haji menjadi simpul ekonomi yang terhubung dengan produksi dalam negeri, layanan teknologi, serta manfaat ekonomi yang kembali kepada umat.
Zona ritel produk ibadah nasional, pusat kuliner Nusantara, hingga layanan kesehatan dan teknologi — seperti telemedicine dan aplikasi navigasi haji — dapat diintegrasikan dalam satu sistem pelayanan modern.
Menurutnya, pelayanan haji sejatinya berbicara tentang martabat manusia. Setiap tahun, ribuan jamaah lansia Indonesia menunaikan ibadah dengan harapan yang dipupuk puluhan tahun. Negara, kata dia, harus hadir secara nyata melalui sistem yang tertib dan manusiawi.
“Ketika seorang jamaah lansia tidak lagi kebingungan mencari layanan, tidak lagi terbebani biaya yang tidak stabil, dan merasa dilayani dengan sistem yang profesional, di situlah negara hadir,” tegasnya.
Model Dividen Umat
Lebih jauh, Haidar Alwi menggagas Model Dividen Umat, yakni pengelolaan aset haji sebagai investasi lintas generasi. Keuntungan operasional dapat diarahkan untuk stabilisasi biaya haji, membantu jamaah lansia kurang mampu, serta mendukung program sosial berbasis pelayanan ibadah.
Baginya, proyek ini harus dibaca dalam horizon lima dekade, bukan lima tahun.
“Peradaban tidak dibangun hanya dengan simbol, tetapi dengan sistem yang menghubungkan spiritualitas dan kesejahteraan. Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan berpihak kepada umat, Kampung Haji bukan hanya kompleks bangunan, melainkan tonggak peradaban Indonesia di pusat dunia Islam,” pungkas Haidar Alwi.
Dengan fondasi yang mulai diletakkan, perdebatan kini bukan lagi soal menara atau luas lahan. Yang menentukan sejarah adalah konsistensi membangun sistem jangka panjang yang berdaulat, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi umat. (Nanang)
0 Comments