Rakornas tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kegiatan itu dihadiri jajaran pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, pemerintah daerah, BUMN, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa tahun 2026 merupakan momentum penting untuk mempercepat peningkatan produksi protein ikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan.
"Sektor kelautan bukan sekadar sektor pendukung, tetapi menjadi salah satu penopang utama swasembada pangan nasional. Melalui Rakornas ini, kita tidak hanya menetapkan target, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar bantuan sarana dan prasarana benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh nelayan maupun pembudidaya ikan," tegas Menteri.
Rakornas membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya modernisasi budidaya melalui optimalisasi tambak rakyat dengan penerapan teknologi yang lebih efisien, penguatan sistem rantai dingin (cold chain) guna mengurangi kehilangan hasil pascapanen dan menjaga stabilitas harga ikan, serta digitalisasi data perikanan untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Selain itu, forum nasional tersebut juga menghasilkan komitmen harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penyederhanaan proses perizinan guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor kelautan dan perikanan sekaligus membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Pimpinan rapat menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Komitmen bersama adalah kunci. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah," ujarnya.
Selama dua hari pelaksanaan Rakornas, peserta juga menyusun peta jalan (roadmap) operasional sebagai acuan pelaksanaan program hingga akhir tahun 2026. Fokus utamanya meliputi pemerataan distribusi protein hewani yang berkualitas dan terjangkau, percepatan penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi hasil Rakornas tersebut, Bupati Buru Selatan La Hamidi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang dinilai menjadi wadah penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Menurutnya, Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan harus dikelola secara optimal melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
"Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kami optimistis berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir di Kabupaten Buru Selatan," ujar La Hamidi.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan siap mendukung seluruh kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan produktivitas sektor perikanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi maritim yang berkelanjutan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam Rakornas PKPN 2026 menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional. Melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah optimistis potensi maritim Buru Selatan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. (KT/03)
0 Comments